Kasus HAM Berat Masih Gantung, Usman Hamid : Bentuk Tim Penyidik Ad Hoc

KBRN Jakarta : Peneliti hak asasi manusia (HAM), Usman Hamid mengakui selama ini tak ada langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM berat. Padahal, sudah sering pejabat pemerintah membahas hal tersebut selama dua dekade ini, terkait dugaan pelanggaran HAM berat kasus Semanggi I dan Semanggi II.

Baca juga : Mahfud MD Klarifikasi Ucapan Jaksa Agung Terkait Kasus HAM Semanggi I dan II

Pemerintah, saat ini, juga sudah seharusnya sudah dapat memebrikan bukti bukti baru terkait kasu, dan tidak hanya merevisi berbagai ucapan semata. Hal tersebut juga diamini Usman, apalagi peradilan kasus HAM merupakan peradilan khusus, atau ad hoc.

“Membentuk tim penyidik ad hoc, yang menurut saya tidak pernah mau dilakukan oleh Jaks a Agung. Padahal, langkah itu adalah tugas, sekaligus kewajiban Jaksa Agung dalam sistem peradilan hak asasi manusia,” tegas Usman, Direktur Amnesty Internasional Indonesia kepada RRI.co.id, Sabtu (25/1/2020).

Baca juga : Amnesty : Tugas Menko Polhukam Tidak Membuat Buntu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat

Pengadilan HAM ad hoc termaktub dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, berbunyi “Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Pengadilan Umum.”

Jaksa Agung RI periode 2019-2024, ST Burhanuddin telah meberikn pernyataan tak biasa terkait dugaan kasus pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II.

“Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut abukan merupakan pelanggaran HAM berat,” kata Burhanuddin di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Namun, pernyataan Burhanuddin itu kemudian direvisi Menko Polhukam, Mahfud MD usai melakukan pertemuan tertutup di Kemenko Polhukam. Mahfud mengakui pernyataan Burhanudidn telah membuat ramai Indonesia, karena dibahas di mana-mana.

Kasus dugaan pelanggaran HAM Semanggi I dan Semanggi II, kata Mahfud sudah “clear”.

“Duduk posisinya begini, pada saat itu kejadiannya, Jaksa Agung (ST Burhanuddin, red) menjawab DPR, bahwa dulu pada tahun 2001, DPR pernah menyatakan kepada dokumennya, saya juga punya. DPR menyatakan kasus Semanggi I dan II itu, bukan pelanggaran HAM berat,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga : Ratusan Pelanggaran HAM dalam Kontroversi Pernyataan Menko Polhukam

Dokumen DPR RI tahun 2001 itu juga dipertanyakan oleh berbagai penelit kasus pelanggaran HAM berat ini. Termasuk, Lemabaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI). Selain itu, Human Rights Working Group (HRWG), Amnesty Internasional Indonesia, Lokataru, Kontras, Lokataru, juga mempertanyakan hal yang sama.

“Kasus pelanggaran HAM berat ini juga tidak pernah ditutup. Tetapi, juga tidak ada penyelesaiannya,” tegas Usman Hamid.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00