Haris Azhar Desak KPK Panggil Paksa Tiga Tersangka Kasus Suap Lippo Group

KBRN, Jakarta : Kantor Hukum dan HAM Lokataru mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan hukum yang tegas, pemanggilan paksa, dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana suap dan/atau gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Nurhadi cs ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 16 Desember 2019. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada penyelidikan KPK yang telah berlangsung sejak tahun 2016 dari hasil pengembangan kasus penangkapan Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, berkaitan dengan kasus suap yang melibatkan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro.

“KPK telah memanggil Nurhadi cs selama tiga kali untuk dimintai keterangan. Namun hingga saat panggilan tersebut tidak dipenuhi dengan tanpa keterangan,” kata peneliti sekaligus Direktur Lokataru, Haris Azhar dalam keterangan pers, Sabtu (18/1/2020) malam.

Nurhadi diduga menerima suap dan/atau gratifikasi dari Hiendra Soenjoto melalui menantunya, Rezky Herbiyono, sebesar Rp 33,1 miliar. Lokataru mencatat itu dalam rangka pemenangan perkara kepemilikan saham PT MIT.

Selain itu, Nurhadi diduga menerima janji berupa 9 (sembilan) cek dari Hiendra Soenjoto terkait pemenangan Perkara PK di MA. Nurhadi juga diduga telah menerima gratifikasi sebesar Rp12,9 miliar selama kurun waktu Oktober 2014 hingga Agustus 2016, dalam rangka pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA.

“Tindakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono yang diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011 hingga 2016 merupakan tindak pidana,” terang Haris.

Dugaan suap itu, kata Haris, termaktub dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sampai saat ini, tiga tersangka itu, masih lenggang bebas tanpa ada ketegasan KPK untuk melakukan pemanggilan paksa, paca ditetapkan sebagai tersangka. Terlepas dari adanya permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Tersangka Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Tidak ada kewajiban KPK untuk diam. Sebaliknya, KPK harus meneruskan tindakan hukum paska 3 kali pemanggilan,” kata Haris.

Maka dari itu, Haris mengamati ada faktor lain yang membuat para tersangka belum juga diadili dan ditangkap KPK.

“Kami menduga, kepemimpinan baru KPK yang lemah, kerumitan sistem mengambil keputusan karena UU KPK baru menjadi celah yang akan digunakan tersangka untuk kabur dari jerat hukum. Kami mempertanyakan bagian penindakan KPK yang terkesan sengaja tidak bekerja dan bermain mata dengan tersangka,” ucap dia.

Selain itu, Haris mengkhawatirkan pembiaran KPK terhadap tiga tersangka tersebut. Sebab, dia menduga ada permainan dari tangan-tangan untouchable dan tidak terlihat, di mana KPK sengaja tidak bertindak dan Nurhadi cs bebas lewat keputusan pra-peradilan.

“Untuk itu, kami mendesak KPK untuk segera melakukan upaya hukum berupa penangkapan kepada para tersangka dan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum,” kata Haris.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00