IDM Mengklaim Tuduhan Eks Bupati Lamteng ke Azis Syamsudin Keliru

KBRN, Jakarta : Tudingan eks Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Mustafa, terhadap Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin terkait permintaan fee sebesar 8 persen dari persetujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dinilai keliru alias tidak nyambung.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Fahmi Hafel kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Ini jelas merupakan pernyataan Mustafa yang tidak nyambung dengan perkara hukum yang sudah di jalani," tegasnya.

Dijelaskan Fahmi, kasus Mustafa adalah terkait suap kepada anggota DPRD Lamteng. Pemberian uang tersebut bertujuan agar anggota dewan memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lamteng kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 300 miliar di tahun anggaran 2018 lalu.

Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa pernyataan Mustafa bisa dianggap sebagai angin lalu atau pernyataan yang dibuat-buat. Sebab peristiwa hukumnya memanglah berbeda. Terlebih menurut dia, penyaluran DAK Lamteng 2017 diklaim tidak terdapat peristiwa hukum tindak pidana.

"Jadi apa yang dikatakan Mustafa bisa jadi hanya omong kosong dan tidak masuk dalam peristiwa tindak pidana korupsi," tandasnya.

Fahmi menjelaskan, pada Pasal 189 ayat (2) KUHAP berbunyi; 'Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya'.

"Nah ini kasus yang didakwakan pada Mustafa tidak ada hubungannya dengan pengucuran DAK APBN-P 2017," tekannya.

Perlu diketahui, Bupati Lamteng, Mustafa telah divonis penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 lalu.

Menurut hakim Tipikor, Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap beberapa anggota DPRD Lamteng dengan uang sebanyak Rp 9,6 miliar. Penyuapan itu dilakuan bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Sejumlah anggota DPRD Lamteng periode 2014-2019 yang disebut menerima suap yakni, Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri. Kemudian, Bunyana dan Zainuddiin.

Belakangan, ketika sedang menjalankan masa tahanannya, Mustafa meminta izin kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk keluar menjenguk orang tuanya yang sedang sakit keras. Saat menjenguk orang tuanya itu, di depan awak media, Mustafa membuat pernyataan kalau saat menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Azis Syamsudin pernah meminta persenan DAK APBN- P 2017.

Sepemahaman Fahmi, berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang seperti yang dilakukan Mustafa tidak dapat dinilai dan dipergunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi, dapat dipergunakan “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dengan catatan, keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

"Sedangkan Mustafa bukan lagi berstatus Terdakwa tetapi sudah berstatus narapidana. Jadi apa yang dilaporkan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ke KPK terkait pernyataan Mustafa sudah salah kaprah dan tidak pada tempatnya," tandasnya.

Diketahui, sebelumnya Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkan Azis Syamsuddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut bersandar pada keterangan Mustafa beberapa waktu lalu. Tak hanya ke KPK, KAKI juga melaporkan Azis ke Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) DPR RI. (Foto : Istimewa)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00