KemenPPPA: Undang-undang TPKS Dipastikan Tidak Tumpang Tindih

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati dalam Media Talk Kementerian PPPA secara daring, Selasa (9/8/2022). (Foto: Aplikasi Zoom/RRI/Fitratun)

KBRN, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain. 

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati dalam Media Talk Kementerian PPPA secara daring, Selasa (9/8/2022). 

"Justru keberadaan undang-undang Lex Specialist yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, dalam eksekusinya tentunya akan dilengkapi dengan aturan-aturan teknis, yang ini ada di beberapa undang-undang yang terkait," ujar Ratna, Selasa (9/8/2022). 

Dalam UU TPKS, Ratna menjelaskan ada sembilan jenis TPKS. Mereka yakni pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual fisik, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ratna menuturkan, proses pembentukan undang-undang TPKS tidak ada tumpang tindih. Ini karena terdapat irisan yang sangat kuat antara UU TPKS, dengan UU Perlindungan Anak, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

"Kemudian UU tentang Pornografi, Sistem Peradilan Pidana Anak, UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan masih banyak undang-undang yang lain dalam prosesnya kita lakukan harmonisasi," ucapnya.

Selain itu, Ratna menyebut kekuatan Undang-Undang TPKS yakni adanya mekanisme pencegahan, penanganan pemulihan, penegakan hukum, dan memastikan hak-hak korban keluarga korban dan saksi. Hak-hak korban, meliputi bagaimana mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan akurat, nantinya dilakukan penguatan kelembagaan melalui mekanisme pelayanan terpadu.

"Kalau di daerah nanti adalah melalui mekanisme one stop services, yang nantinya akan dikoordinasikan oleh unit teknis pemerintah daerah yang ini juga nanti dikoordinasikan oleh dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar