Penimbunan BBM Bersubsidi, Dua Tersangka Ditangkap

Ilustrasi penimbunan BBM. (Foto: Istimewa)

KBRN, Jakarta: Polisi menangkap dua orang penimbun solar subsidi sebanyak 500 liter di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Hari ini kami melakukan pengungkapan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga terhadap bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin saat konferensi pers di Mapolres Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/7/2022).

Dua pelaku ditangkap adalah AAZ (22) dan AAL (19). Mereka merupakan warga Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

"Mereka ini perannya yang satu sebagai sopir, satunya sebagai pemilik modal," kata Iman.

Polisi turut menyita kendaraan yang digunakan untuk membeli solar subsidi tersebut. Solar 500 liter dan uang tunai sebanyak Rp10 juta diamankan.

"Untuk sementara solar yang ada di kendaraan itu ada kurang lebih 400-500 liter dan uang tunai sebanyak 10 juta," bebernya.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswo Tarigan mengatakan pelaku beroperasi selama satu tahun. Keduanya berkeliling ke SPBU di wilayah Kabupaten Bogor menjual solar ke wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi.

"Dari pengakuan tersangka, mereka beroperasi selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian memang mereka berputar-putar di wilayah Kabupaten Bogor, di beberapa SPBU untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang selanjutnya dijual seluruhnya di daerah Cikarang, Bekasi," ungkapnya.

Polisi masih mendalami kasus tersebut. Bos dari kedua tersangka diburu polisi.

"Sementara pengakuan mereka ini berganti-ganti bos ya. Jadi, mungkin untuk yang sekarang ini karena memang pada saat itu kami amankan ketika mengisi. Jadi, belum sempat mengantarkan kepada pembeli. Jadi, ketika mereka beraksi, pengakuan mereka, mereka memiliki pimpinan atas nama saudara E. Masih kami dalami saudara E," jelasnya.

Iman juga menjelaskan ancaman hukuman bagi para tersangka.

"Dua tersangka dikenai Pasal 53 dan 55 juncto 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terancam hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar," kata Iman.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar