Kejagung Tetapkan Mantan Dirut Garuda Tersangka Korupsi

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar Emirsyah Satar (Foto: Ari Saputra/detikcom)

KBRN Jakarta: Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung), menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. tahun 2011-2021, yang merugikan negara sekitar Rp8.8 triliun. 

Selain Emirsyah, Kejagung juga menetapkan Direktur PT Mugi Rekso Abadi berinisial SS sebagai tersangka dalam kasus ini

"Kami  menetapkan tersangka baru sejak Senin, 27 Juni 2022, yaitu ES (Emirsyah Satar) selaku Direktur Utama PT Garuda. Kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi, "ucap Jaksa Agung ST Burhanuddin, saat konfrensi pers di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Senin (27/6/2022).

Burhanuddin menyebut, meskipun Emirsyah juga tersangkut kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun penetapan Emirsyah dalam kasus ini berbeda dengan kasus yang didalami KPK.  

"Ini bukan kasus yang sama atau ne bis in idem (orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim) dengan kasus ES yang ditangani KPK," tegasnya. 

Menurutnya, ES dan SS ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia.

"Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP," katanya. 

Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pembelian pesawat oleh PT Garuda Indonesia. 

"Ini adalah bukti bagaimana kita kalau mau berkolaborasi dengan baik sesama institusi pemerintah dan tentu dikelola secara profesional dan transparan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat negara dan bangsa ini," ujar Erick Tohir. 

Erick mengatakan, kalau program 'Bersih-bersih BUMN' bukan hanya ingin menangkap orang per orang, tapi memperbaiki sistem yang ada di BUMN dan Kementerian BUMN.

"Karena kita tahu kalau bicara korupsi pasti setiap tahun terjadi. Tapi yang terpenting bagaimana kita me-minimize dengan sistem yang diperbaiki sehingga bisa berjalan kontinu jangka panjang, dan program Ini bukan hanya program penangkapan tapi bagaimana program ini bisa menyelamatkan, merestrukturisasi, dan sebuah solusi yang baik bagi kita semua," jelasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar