Sistem Peradilan Berbasis Teknologi Informasi Optimalkan Penegakan Hukum

Menko Polhukam RI Mahfud MD. (Foto: Dok.Kemenko Polhukam RI)

KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menyatakan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) akan mengoptimalkan penegakan hukum. 

Sebab, kata dia, dengan dukungan teknologi informasi, penanganan perkara dapat menjadi lebih cepat, akurat, akuntabel, dan transparan. 

“SPPT-TI akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, melalui kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Mahfud saat acara penandatangan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama SPPT-TI dengan Ketua Mahkamah Agung dan juga sembilan Kementerian dan Lembaga di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Mahfud mengatakan, SPPT-TI dimulai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh delapan Kementerian/Lembaga.

"Yaitu Mahkamah Agung, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Bappenas, Kemkominfo, Kejaksaan, Kepolisian, dan BSSN," kata dia.

Tujuan Nota Kesepahaman tersebut, kata dia, adalah upaya mewujudkan kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum tidak korupsi, bermartabat dan terpercaya melalui peningkatan kualitas penanganan perkara hukum dengan bantuan teknologi informasi. 

“SPPT-TI juga merupakan langkah awal dalam mengubah proses penanganan perkara yang pada saat ini masih berbasis dokumen fisik, dan selanjutnya dengan dukungan penuh dari kemajuan teknologi. Maka, pengiriman dokumen antar Lembaga Penegak Hukum (LPH) dapat berjalan secara elektronik,” kata Mahfud. 

Dia juga mengatakan, terdapat rencana pengembangan dan implementasi SPPT-TI.

"Antara lain adalah mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi dalam pertukaran data untuk mendukung penanganan perkara berbasis teknologi informasi," kata Mahfud.

Adapun dokumen yang akan menggunakan TTE Tersertifikasi adalah: Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Polri, Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) untuk Kejaksaan, Salinan Putusan Pengadilan untuk Mahkamah Agung; dan Surat Pemberitahuan Habis Masa Penahanan (SPHMP) untuk Ditjenpas Kemenkumham. 

"Kemudian juga untuk para pencari keadilan, adalah tersedianya informasi perkembangan penanganan perkara bagi pencari keadilan pada Dasboard SPPT-TI, dan sebagai dasar kebijakan nasional dalam penanganan perkara. Dengan pengembangan dan implementasi ini, ke depannya saya harapkan SPPT-TI dapat menjadi aplikasi nasional dalam mendukung proses administrasi penegakan hukum agar menjadi lebih transparan dan akuntabel,” tegas Mahfud.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar