Upaya Menkum HAM Meningkatkan Layanan Ketatanegaraan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) RI Yasonna H Laoly di Bali, Rabu (18/5/2022). (Foto: Ist/Kemenkum HAM)

KBRN, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) RI Yasonna H Laoly meminta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) untuk membantu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam layanan ketatanegaraan.

Tepatnya, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Itu dikatakan Yasonna saat Simposium Nasional Hukum Tata Negara bertemakan Penguatan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Melalui Peningkatan Layanan Ketatanegaraan yang diadakan atas kerja sama Ditjen AHU bersama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Bali, Rabu (18/5/2022).

"Layanan layanan Ditjen AHU di bidang ketatanegaraan tersebut, tentunya belum benar-benar dikenal atau dipahami masyarakat secara luas. Sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap APHTN-HAN juga mampu memahami adanya layanan-layanan tersebut dan mampu terlibat dalam proses edukasi kepada masyarakat," kata Yasonna dalam keterangan tertulis diterima RRI.CO.ID, Rabu (18/5/2022).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) RI Yasonna H Laoly saat Simposium Nasional Hukum Tata Negara bertemakan Penguatan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Melalui Peningkatan Layanan Ketatanegaraan di Bali, Rabu (18/5/2022). Foto:Ist/Kemenkum HAM)

Dia menjelaskan, layanan ketatanegaraan yang ada di Kemenkumham, meliputi layanan kewarganegaraan, pewarganegaraan dan partai politik.

"(Itu semua, red) merupakan layanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional yang berada di bawah naungan Ditjen Administrasi Hukum Umum," kata Yasonna.

Terkait layanan kewarganegaraan, lanjut dia, sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas (limited dual citizenship). 

"(Namun, red) penerapan kewarganegaraan ganda terbatas ini juga faktanya menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengimplementasiannya," kata Yasonna.

Sebab, kata dia, banyak kasus anak berkewarganegaraan ganda terlambat memilih salah satu kewarganegaraan, sehingga terancam menjadi warga negara asing.

"Saat ini pemerintah tengah melakukan upaya dan solusi melalui perubahan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Diharapkan perubahan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga penyelesaian permasalahan anak berkewarganegaraan ganda dapat terakomodir," kata dia.

Yasonna juga mengatakan, layanan kewarganegaraan juga dihadapi dengan adanya masalah status kewarganegaraan bagi WNI yang bekerja dan bermukim di luar wilayah Republik Indonesia, namun tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia sama sekali (undocumented person). 

Terhadap orang-orang tersebut, Ditjen AHU memiliki kewenangan memberikan penegasan status kewarganegaraan.

"Kesigapan Ditjen AHU dalam penegasan status WNI ini membuat Ditjen AHU meraih penghargaan Hasan Wirayuda Award 2018 dari Kementerian Luar Negeri," ujarnya.

Yasonna mengungkapkan terkait layanan pewarganegaraan, Ditjen AHU memiliki kewenangan untuk memberikan naturalisasi bagi orang asing yang berjasa atau karena alasan kepentingan negara. 

Dalam beberapa tahun terakhir, sudah diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia atas jasa atau kepentingan negara kepada atlet olahraga asing.

"Selanjutnya, terkait partai politik. Seperti diketahui bahwa dalam rangka mengikuti kancah demokrasi pada Pemilu maka partai politik harus terdaftar sebagai partai politik yang berbadan hukum di Kemenkumham dalam jangka waktu 2,5 tahun sebelum pelaksanaan Pemilu."

"Dalam perkembangannya, dari 75 badan hukum partai politik yang terdaftar banyak yang tidak aktif dan tidak menjalankan fungsi sebagai partai politik dengan baik, sehingga berpotensi mengganggu kehidupan demokrasi mengingat partai politik merupakan salah satu dari pilar-pilar demokrasi," kata Yasonna.

Bahkan, kata dia, banyak persoalan lain yang sering timbul kaitannya dengan konflik internal partai politik. 

"Masalah ini sudah menjadi kewenangan mahkamah partai untuk menyelesaikannya, namun ternyata banyak konflik internal partai politik yang tidak mampu diselesaikan mahkamah partai. Sehingga, menjadikan konflik terus berlarut-larut hingga mengganggu aktivitas partai politik yang bersangkutan," kata Yasonna.

Yasonna berharap APHTN-HAN dapat terus bersinergi dengan Kemenkumham dalam berbagai hal, khususnya dalam menciptakan sistem hukum nasional yang semakin baik ke depannya. 

"Saya yakin, APTHN-HAN memiliki sumber daya putera-puteri bangsa yang terbaik. Sehingga gagasan, pemikiran, dan kontribusinya diharapkan dapat terus mengalir demi bangsa dan negara," ujar Yasonna.

"Saya berharap, Simposium ini mampu menjadi forum silaturahmi dan diskusi yang berkontribusi positif dalam sistem hukum tata negara dan hukum administrasi Indonesia. Khususnya dalam bidang pelayanan ketatanegaraan di lingkungan Ditjen AHU Kemenkumham," tutup Yasonna.

Pada acara tersebut, dihadiri Ketua Dewan Pembina APHTN-HAN, Prof. Mahfud MD,  Wakil Gubernur Bali Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. Cahyo R. Muzhar,(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum); Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH (Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil), Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Guru Besar HTN FH UI/Dewan Pembina APHTN-HAN) dan M. Affifuddin, S.Thi., M.Si. (Komisioner KPU RI). Dewan Pembina, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah APHTN-HAN serta para akademisi yang tergabung dalam APHTN-HAN di seluruh wilayah Indonesia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar