KPK Lakukan Penggeledahan di Pemkot Ambon

Walikota Ambon Non aktif Richard Louhanapessy, saat ditetapkan tersangka oleh KPK, Jumat (15/3/2022). (Foto : Humas KPK)

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedang melakukan penggeledahan terkait kasus penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail  tahun 2020 di Kota Ambon.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledakan dilakukan di salah satu satuan di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon

"Benar, hari ini tim penyidik melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah kota Ambon," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/5/2022).

"Lokasi penggeledahan dilingkungan Pemkot Ambon diantaranya beberapa kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada Pemkot Ambon," tegas Ali.

Ali menambahkan, kegiatan penggeledahan saat ini sedang berlangsung. Menurutnya, pihaknya berjanji akan menjelaskan apa saja hasil dari kegiatan penggeledahan nantinya.

"Untuk update perkembangannya nantinya akan kami sampaikan kembali," tutup Ali.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Walikota Ambon Richard Louhenapessy (RL), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan Gratifikasi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Richard bersama dua orang lainnya resmi ditetapkan menjadi tersangka sejak awal April 2022.

"RL (Richard Louhenapessy), Walikota Ambon periode 2011 s/d 2016 dan periode 2017 s/d 2022, AEH (Andrew Erin Hehanussa), Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon dan AR (Amri), Swasta / Karyawan AM (AlfaMidi) Kota Ambon," kata Firli Bahuri digedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (15/3/2022).

Dalam rekontruksi perkara untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, Richard meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew yang adalah orang kepercayaannya.

Namun, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekitar sejumlah Rp500 juta, yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew.

Firli juga menegaskan, para tersangka langsung di tahan selama 20 hari di rutan KPK.

"Setelah penyidik memeriksa beberapa orang saksi dan mengumpulkan beberapa alat bukti lainnya maka tim penyidik upaya paksa penahanan tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2022 s/d 1 Juni 2022, Tsk RL ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih danTsk AEH ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1," ujar Firli.

Selain itu, Firli juga mengimbau agar AR kooperatif hadir memenuhi panggilan KPK.

Para tersangka disangkakan AR disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan tersangka RL dan AEH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar