FOKUS: #PPKM

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Sosialisasikan UU Baru

Ilustrasi / Kitab Undang Undang RI / Terbitnya Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) merespon lahirnya UU HKPD dengan menggelar webinar yang bertajuk

KBRN, Jakarta: Terbitnya Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) merespon lahirnya UU HKPD dengan menggelar webinar yang bertajuk "Memahami Undang Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah", Sabtu (29/1/2022). 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MIPI, Baharuddin Thahir, melihat UU tersebut menarik perhatian, khususnya bagi pejabat pemerintah daerah yang menindaklanjutinya.

Pasalnya banyak pihak yang ingin mengetahui dan memahami UU tersebut dengan lebih jelas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MIPI, Baharuddin Thahir

"Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 ini menarik perhatian sehingga MIPI membantu pemerintah untuk ikut mensosialisasikan undang-undang ini. Bagaimanapun juga undang-undang ini cukup lama dinantikan," kata Baharuddin secara virtual, seperti dikutip RRI.co.id.

“Terkait undang-undang ini, dari segi nomenklatur saja sudah banyak yang mempertanyakan. Dulu dengan nomenklatur perimbangan keuangan, sekarang nomenklaturnya adalah hubungan keuangan. Berarti yang dulunya seimbang, sekarang jadi dihubung-hubungkan. Ini yang menarik,” lanjutnya. 

Berdasarkan laporan yang masuk kepadanya, UU HKPD tidak hanya merevisi atau mengubah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tapi juga mempengaruhi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Concern MIPI adalah bagaimana amanat reformasi, demokratisasi, dan otonomi itu ya, khususnya desentralisasi pemerintahannya, atau pemerintahan daerah itu bisa ada, hadir, dalam setiap regulasi, setiap kebijakan, termasuk dalam konteks hubungan keuangan,” ujar Baharuddin Thahir. 

Untuk itulah, MIPI berharap Undang-undang ini dapat memuat spirit otonomi, demokratisasi dan desentralisasi. 

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani berharap reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) mampu menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar