KPK Selidiki Pengadaan Lahan Grand Kota Bintang Bekasi

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri / KPK telah rampung memeriksa Kepala BPKAD Kota Bekasi, Nadih Arifin, terkait pembangunan Grand Kota Bintang Bekasi. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RE, Wali Kota Bekasi Nonaktif, dalam kasus dugaan suap dan lelang jabatan di kota Bekasi. (Dok. ANTARA FOTO/Reno Esnir)

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa Kepala BPKAD Kota Bekasi, Nadih Arifin.

Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RE, Wali Kota Bekasi Nonaktif, dalam kasus dugaan suap dan lelang jabatan di kota Bekasi.

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengadaan lahan untuk pembangunan Grand Kota Bintang Bekasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, melalui keterangan resmi yang diterima RRI.co.id di Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Diketahui, RE bersama delapan orang lainnya ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Delapan tersangka lainnya yakni Camat Rawa Lumbu, MS, Direktur PT MAM Energindo, AA, kemudian LBM, alias Anen, selaku pihak swasta sekaligus Direktur PT Kota Bintang Rayatri, dan PT HS Hanaveri Sentosa, SY, dimana mereka dijerat sebagai pihak yang diduga memberi suap.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, MB, Lurah Kati Sari, MY, Camat Jatisampurna, WY, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, JL, dimana mereka dijerat sebagai pihak yang diduga menerima suap bersama RE.

BACA JUGA: KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Nonaktif

RE diduga menerima suap sekitar Rp7,1 miliar dari sejumlah pihak swasta terkait fee ganti rugi serta pengerjaan proyek.

Diketahui, Pemkot Bekasi menganggarkan Rp286,5 miliar untuk belanja modal ganti rugi tanah pada 2021.

Di antaranya, pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan polder 202 senilai Rp25,8 miliar, pembebasan lahan polder air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Atas proyek-proyek tersebut, RE diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud, serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.

Sebagai bentuk komitmen, RE diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemkot Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid.

Para tersangka itu pun menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaan RE.

Melalui JL, Wali Kota Bekasi Nonaktif RE menerima uang Rp4 miliar dari LBM, dan RE juga menerima Rp3 miliar dari MS melalui WY.

Selain itu, RE diduga menerima uang Rp100 juta dari SY dengan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarganya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar