Eks Bupati Buru Selatan Tersangka Dugaan Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar , saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, beberapa waktu silam / Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Bupati Buru Selatan, periode 2011 sampai 2016 dan periode 2016 hingga 2021, TSS, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku tahun 2011 sampai dengan 2016. (Foto: Dok. Antara)

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Bupati Buru Selatan, periode 2011 sampai 2016 dan periode 2016 hingga 2021, TSS, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku tahun 2011 sampai dengan 2016.

"KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap Penyidikan, dengan mengumumkan Tersangka, TSS (Tagop Sudarsono Soulisa), Bupati Kabupaten Buru Selatan periode 2011 sampai 2016 dan periode 2016 hingga 2021, JRK pihak swasta dan IK (Ivana Kwelju) juga pihak swasta," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di gedung Merah Putih, yang diikuti RRI.co.id, Rabu (26/1/2022).

Untuk kepentingan proses penyidikan, kata Lili, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan para Tersangka untuk 20 hari pertama dimulai tanggal 26 Januari 2022 hingga 14 Februari 2022.

"TSS ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur dan JRK ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat," kata Lili.

Sementara itu, KPK mengimbau tersangka IK untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik.

Dalam rekonstruksi perkara, Tersangka TSS meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7% sampai 10% dari nilai kontrak pekerjaan.

Sedangkan untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan besaran fee masih antara 7% hingga 10%, ditambah 8% dari nilai kontrak pekerjaan.

Adapun proyek-proyek tersebut antara lain:

1) Pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 Miliar;

2) Peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 Miliar;

3) Peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 Miliar; dan,

4) Peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 Miliar.

Atas perbuatannya, tersangka IK sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, tersangka TSS dan JRK disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar