KPK Dalami Potong Tunjangan Lurah di Bekasi

Plt jubir KPK Ali Fikri

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi, diduga memotong dana yang diterima sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Plt jubir KPK Ali Fikri menyebut, beberapa Lurah di Bekasi tunjangannya dipangkas yang diduga untuk kepentingan pribadi.

"Satu diantaranya kemarin kami jelaskan saksi-saksi daripada Lurah, tunjangannya dipotong dan dikumpulkan," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/1/2022).

Ali enggan memerinci total uang tunjangan yang diminta Rahmat ke beberapa Lurah di Bekasi. Uang hasil pemotongan itu digunakan untuk kepentingan pribadi Rahmat.

"Dugaan uang yang digunakan untuk operasional dari Wali Kota Bekasi ini yang terus akan dalami lebih lanjut," ujar Ali.

Pemotongan dana ini juga diyakini bukan cuma ke Lurah di Bekasi. KPK bakal terus mendalami dugaan ini.

"Saat ini kami masih terus dalami terkait dengan saksi-saksi lain yang mengalami pemotongan," tegas Ali.

Diketahui, Sebanyak 14 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi. Sembilan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Lima tersangka berstatus sebagai penerima, yakni Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin; Lurah Jatisari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat tersangka pemberi, yakni Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar