KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Nonaktif

Wali Kota Bekasi nonaktif RE bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (25/1/2022). Penyidik KPK melakukan pemeriksaan perdana terhadap RE setelah ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

KBR, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Wali Kota Bekasi nonaktif, RE, terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, mengatakan, RE akan ditahan lagi selama 40 hari ke depan.

"Terhitung 26 Januari 2022 sampai dengan 6 Maret 2022," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, seperti dikutip RRI.co.id, Selasa (25/1/2022).

Ali mengatakan, pihaknya juga memperpanjang penahanan delapan tersangka lain dalam kasus ini.

Mereka adalah, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP berinisial MB, Lurah Jatisari berinisial MY, Camat Jatisampurna berinisial WY, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Kota Bekasi berinisial JL, Direktur PT MAM Energindo berinisial AA.

Kemudian dari pihak swasta, yaitu LBM, Direktur Kota Bintang Rayatri (KBR) berinisial SY, dan Camat Rawalumbu berinisial MS.

Penahanan mereka dibagi dalam tiga Rumah Tahanan (Rutan) berbeda.

AA, LBM, SY, dan MS menjalani penahanan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sementara itu, RE dan WY ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.

Kemudian, MB, MY, dan JL, menjalani penahanan di Rutan KPK cabang Kavling C1.

KPK bakal terus mendalami dugaan suap yang mereka lakukan dalam kasus ini.

Pendalaman bukti dilakukan dengan pemanggilan para saksi.

"Pengumpulan alat bukti akan tetap dilakukan oleh Tim Penyidik agar dapat melengkapi berkas penyidikan dengan masih mengagendakan pemanggilan saksi-saksi," tutur Ali.

Sebanyak 14 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi.

Sembilan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Lima tersangka berstatus sebagai penerima, yakni RE, MB, MY, WY, dan JL.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat tersangka pemberi, yakni AA, LBM, SY, dan MS.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar