Penggeledahan di PPU, KPK Amankan Dokumen-Transaksi Keuangan

Plt jubir Ali Fikri

KBRN, Jakarta: Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU (Penajam Paser Utara), Kalimantan Timur.

Plt jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik antirasuah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yaitu kantor Bupati dan beberapa kantor Kementrian di PPU.

"Tim Penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur diantaranya di Kantor Bupati,Rumah Dinas Jabatan Bupati,Kantor Dinas PUPR, Kantor Dinas Disdik," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/1/2022).

Ali menjelaskan, penyidik antirasuah berhasil mengamankan beberapa dokumen proyek yang diduga berkaitan dalam kasus ini.

"Dari beberapa lokasi ini,ditemukan dan diamankan berbagai dokumen proyek dan perizinan serta transaksi keuangan yg diduga terkait dengan perkara," kata Ai.

Selanjutnya, bukti-bukti akan dilakukan oleh Tim Penyidik KPK dan berikutnya dilanjutkan dengan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara.

Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM) tersangka dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Selain menetapkan Abdul Gafur, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni pemberi pihak swasta Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ).

Lalu sebagai penerima, Plt Sekda Kabupaten PPU Muliadi (MI); Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Jusman (JM); Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU, Edi Hasmoro (EH); dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar