FOKUS: #PPKM

Kasus Proyek Satelit Kemhan, Panglima Masih Menunggu

Panglima TNI Andika Perkasa angkat bicara soal proyek satelit militer Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI yang terjadi pada 2015 lalu. Dia mengaku menyerahkan kasus itu kepada Kejaksaan Agung.  (Foto: Dok. Kemenko Polhukam)

KBRN, Jakarta: Panglima TNI Andika Perkasa angkat bicara soal proyek satelit militer Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI yang terjadi pada 2015 lalu.

Dia mengaku menyerahkan kasus itu kepada Kejaksaan Agung. 

"Kami menunggu, oleh karena itu, pada saat saya menghadap Bapak Jaksa Agung itu, intinya kami bukan lead-sector dalam proses hukum koneksitas," kata Panglima Andika saat ditemui wartawan dan RRI.co.id di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (17/1/2022). 

"Sehingga begitu nanti dari Kejaksaan Agung sebagai penyidik menemukan (yang terlibat) baru akan dikoordinasikan dan menjadi kewenangan TNI," sambungnya. 

BACA JUGA: Kasus Satelit Kemhan, Mahfud: Tunggu Proses Hukum

Beberapa waktu lalu, Panglima Andika Perkasa menyebut bahwa adanya indikasi keterlibatan sejumlah prajurit TNI dalam proyek satelit Kemhan.

Hal itu ia katakan usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Jumat (14/1/2022) lalu. 

Saat ditanya mengenai siapa saja nama-namanya (yang diduga terlibat), Andika mengaku belum mengetahui nama-nama anggota TNI yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp800 miliar. 

"Belum, karena kan untuk lead sectornya Kejaksaan Agung karna ini koneksitas," tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan dugaan kerugian negara sekitar Rp800 miliar terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek satelit Kemhan pada 2015 lalu.

Mahfud mengatakan, negara juga berpotensi ditagih sejumlah perusahaan transnasional akibat kontrak yang dibuat Kemenhan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar