KPK Dalami Uang Pada OTT Bupati PPU

Bupati PPU Non Aktif Abdul Gafur Mas

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami alasan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud membawa uang Rp 1 miliar ke Jakarta.

Lembaga antirasuah ini menduga uang tersebut berkaitan dengan pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalimantan Timur dari Partai Demokrat.

"Soal peruntukkan dugaan uang yang diterima tersangka untuk apa, apakah ada kaitannya dengan agenda pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur,  KPK saat ini masih masih akan terus melakukan pemeriksaan dan mengembangkannya," kata Pelaksana Tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.co.id, Senin (17/1/2022).

Diketahui, Gafur merupakan salah satu calon Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Lembaga Antikorupsi bakal mendalami korelasi uang yang dibawah Gafur ke Jakarta dengan pencalonannya itu.

KPK menegaskan akan tegas menindak semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk, jika uang yang dibawa Gafur ditujukan untuk elit Partai Demokrat.

"Sepanjang ditemukan ada bukti yang cukup keterlibatan pihak lain, kami pastikan KPK akan menetapkannya sebagai tersangka," tegas Ali.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Mereka yakni pemberi sekaligus swasta Ahmad Zuhdi, dan penerima sekaligus Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar