Kejagung Bakal Mulai Penyidikan Kasus Satelit

Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Dok. Ist)

KBRN, Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) bakal mulai melakukan penyidikan kasus dugaan pelanggaran proyek satelit Kementerian Pertahanan RI, periode 2015-2016 di masa Menteri Pertahanan dijabat Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.

 "Hari ini kita tanda tangani surat perintah penyidikannya," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin usai melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Gedung Kartika Adhyaksa Kejakgung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).

Burhanuddin menyebutkan, pada Jumat sore WIB, jajarannya bakal mengumumkan secara resmi kepada masyarakat terkait perkembangan kasus itu yang kini sudah mulai naik penyidikan.

"Rencananya begini untuk satelit, sore nanti kita kumpulin teman-teman wartawan. Nanti sore kita akan sampaikan bahwa hari ini kita tanda tangani surat perintah penyidikannya," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menyerahkan sepenuhnya penjelasan perkembangan perkara tersebut kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

"Kemudian, nanti kasus posisinya apapun, ya nanti tolong tanyakan ke Jampidsus nanti sore," kata dia.

Menanggapi dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pelanggaran proyek satelit di Kemenhan, Jenderal Andika mengaku, sudah dipanggil oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Selasa (11/1/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Andika mendapat informasi adanya indikasi keterlibatan beberapa personel TNI dalam proyek senilai triliunan rupiah tersebut.

Saat ini, lanjut dia, proses hukum pun segera dimulai.

"Oleh karena itu, saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum," kata Andika.

Dia menegaskan, personel TNI yang terlibat masalah hukum pasti diproses oleh polisi militer.

"Jadi, kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," tegas Andika.

Proyek satelit Kemenhan terjadi pada tahun 2015, yang berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Dugaan pelanggaran dalam proyek satelit Kemenhan itu akhirnya dibongkar Mahfud MD, pada Kamis (13/1/2022) kemarin.

"Hari Rabu kemarin, saya melaporkan kepada Bapak Presiden, dan Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," kata Mahfud saat konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/1/2022) kemarin. (imr)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar