Kasus Satelit Kemenhan, Jaksa Agung: Sprindik Ditandatangani

Kunjungan/silaturahmi Panglima TNI ke Jaksa Agung RI (Dok. RRI/IMMANUEL CHRISTIAN)

KBRN, Jakarta: Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus proyek satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Sprindik itu pun telah mendapatkan tanda tangan dari Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Proyek itu diduga dapat memberikan kerugian bagi negara hampir satu triliun rupiah. Proyek itu berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat bujur timur.

“Kita akan sampaikan bahwa hari ini kita tandatangani surat perintah penyidikannya,” ucap Jaksa Agung, ST Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (14/1/2022).

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku juga telah melakukan persiapan terkait kasus tesebut setelah mendapatkan arahan dari Menkopolkhukam Mahfud MD. Pasalnya, ada dugaan bahwa oknum TNI terlibat di sana. 

“Hari selasa kemarin, saya sudah dipannggil oleh menkopolhukam itu intinya sama, beliau menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai dan memang beliau menybut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel tni yang masuk dalam proses hukum,” jelas Andika dalam kesempatan serupa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Buntut urusan itu membuat negara rugi.

"Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1/2022).

Kontrak itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 sampai saat ini. Singkatnya, Kemhan meneken kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran.

Akhirnya Avanti dan Navayo pun menggugat pemerintah Indonesia. Mahfud menyebut sejauh ini negara diwajibkan membayar kepada dua perusahaan itu dengan nilai ratusan miliar rupiah.

"Kemudian Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani sehingga pada 9 Juni 2019 Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling sebesar Rp 515 miliar. Jadi negara membayar Rp 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya," kata Mahfud.

"Nah, selain dengan Avanti, pemerintah baru saja diputus oleh arbitrase di Singapura untuk membayar lagi nilainya sampai sekarang itu 20.901.209 dolar (USD) kepada Navayo, harus bayar menurut arbitrase. Ini yang 20 juta ini nilainya Rp 304 (miliar)," imbuhnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar