Belum Ditemukan Kaitan Suap Bupati PPU-IKN

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata dan plt jubir KPK Ali Fikri

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Wakil ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, bahwa KPK belum menemukan bukti yang menyebut kasus itu berkaitan dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Termasuk apakah pembangunan untuk menyangga IKN, tadi juga belum terlihat di dalam ekspose untuk menetapkan atau menaikkan kasus ini ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).

Alex mengatakan saat ini KPK akan fokus mendalami dugaan suap yang dilakukan Abdul terlebih dahulu. Namun, jika kasus itu berkaitan dengan proyek IKN, KPK tidak segan melakukan penindakan.

"Tidak tertutup kemungkinan ada pengembangan pada saat penyidikan," ujar Alex.

Diketahui, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni pemberi sekaligus swasta Ahmad Zuhdi, dan penerima sekaligus Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar