Menantikan Penjelasan Dugaan Surat Palsu dari Kejagung

Kejaksaan Agung RI

KBRN, Jakarta: Ketua Tim investigasi Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2020-2021,Yorim Endama kembali mempertanyakan keaslian surat dari Kejaksaan Agung atas perintah eksekusi terhadap Erdi Dabi (Pemenang Pilkada Yalimo), yang diduga surat tersebut palsu.

"Kami kembali mempertanyakan soal surat Nomor : B- 210/Pid 8/03/2021 Perihal : Perintah Pelaksanaan Eksekusi An. Terpidana ERDI DABI, S Sos tertanggal 31 Maret 2021 dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua yang diduga dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejaksaan Agung, yang terdapat tanda tanggan tertulis Yudi Handono," terang Yorim kepada wartawan di Jakarta, Selasa 

(30/11/2021).

Dijelaskannya, surat tersebut diterbitkan atas laporan dari LSM GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) tertanggal 30 Maret 2021, dalam laporan belum dieksekusi terpidana ERDI DABI, S.Sos sesuai dengan surat penetapan putusan pengadilan Nomor : 500/PidSus/2020/PN.Sap tanggal 18 Februari 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Ada hal aneh dalam surat tersebut, Erdi Dabi dilaporkan karena tindak pidana khusus atau korupsi oleh LSM GMPK, padahal pidana yang terjadi adalah pidana umum berupa kecelakaan lalu lintas dan sudah diselesaikan di pengadilan dan secara hukum adat," jelasnya.

Menurut Yorim, atas diterbitkannya surat perintah eksekusi dari Kejaksaan Agung yang diduga dipalsukan itu, pihaknya masih menunggu keterangan atas keaslian surat tersebut dari Bareskrim Mabes Polri.

"Kami juga masih menunggu keaslian surat tersebut dari Bareskrim mabes Polri dengan melakukan uji Forensik," ujarnya

Yorim Endama berharap pihak Kejaksaan Agung segera menjelaskan perihal surat tersebut

"Sudah banyak tokoh masyarakat bahkan Sekda Kabupaten Yalimo yang telah datang ke Kejaksaan Agung untuk Klarifikasi, dan kami juga meminta penjelasan atas surat tersebut karena merugikan konstituen Erdi Darbi yang telah memenangkan Pilkada Yalimo 2020, di samping juga menyangkut martabat dan kehormatan masyarakat kabupaten Yalimo. Jadi kami nantikan jawaban dan klarifikasi dari Kejaksaan Agung," tandasnya

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dan Humas belum memberikan tanggapan atas klarifikasi yang dilakukan wartawan baik melalui WhatsApp maupun melalui sambungan telepon.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar