Jamin Investasi Aman, Menkopolhukam: Masyarakat Jangan Khawatir

KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD kembali menyatakan pemerintah akan menjamin adanya kepastian hukum terhadap investasi yang telah ditanam maupun akan ditanam di Indonesia. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja tetap.

"Yang Kedua pemerintah menjamin investasi yang telah ditanam dan akan ditanam di Indonesia itu berdasar Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu aman dan mempunyai kepastian hukum. Karena apa? karena satu, MK menyatakan Undang-Undang itu berlaku sampai 2 tahun. Setuju atau tidak setuju itu kata MK," tutur Mahfud dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

Mahfud mengatakan selain putusan MK, kepastian hukum tentang perjanjian yang telah dibuat secara sah juga diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). 

Pemerintah menurutnya tak bisa sembarangan membatalkan perjanjian investasi. Apalagi sampai melibatkan pihak luar negeri yang bisa saja berujung pada perkara internasional.

"Kan kalau kita mau sewenang-wenang membatalkan bisa menjadi perkara internasional. Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pake instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," jelasnya.

Lebih lanjut Mahfud menyebutkan Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti putusan MK. Bahkan katanya, pemerintah akan memperbaiki aturan itu kurang dari 2 tahun.

"Akan lebih cepat dari dua tahun. Kan MK memberi waktu dua tahun. Kita akan berusaha lebih cepat dari dua tahun  Sehingga lebih mudah selesai," jelas dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

MK menilai, adanya ketidal jelasan metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja. 

MK mempertanyakan metode yang digunakan pembuataan UU baru atau melalui revisi.

Selain itu MK menilai pembentukan UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Lantaran pertemuan dinilai tak sampai pada tahapan substansi. Begitu juga dengan akses draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.

Maka dari itu MK menyatakan, UU ini inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila putusan tidak dilakukan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.

Selain itu, Mahkamah menyatakan, seluruh UU yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar