Pemalsuan Surat Kajati Papua Dilaporkan ke Bareskrim

KBRN, Jakarta: Yorim Endama, salah seorang tokoh masyarakat Yalimo, melaporkan adanya surat dari Kejaksaan Tinggi Papua yang diduga dipalsukan ke Bareskrim Mabes Polri.

"Kami melaporkan surat perintah pelaksanaan eksekusi terhadap Erdi Dabi dari Kejaksaan Agung itu agar ditelisik kebenarannya oleh Bareskrim Polri untuk dilakukan uji forensik, karena kami menduga ini surat palsu," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Yorim Endama selaku Ketua Tim Investigasi mengatakan, surat perintah pelaksanaan eksekusi itu diduga palsu karena ada keanehan pada surat tersebut. Pertama, kalau kami periksa surat ini ditujukan kepada yang terhormat Kepala Kejati Papua, namun di akhir surat untuk tembusan ada tertulis ditujukan juga kepada Kepala Kejati Papua, itu kelemahan pertama. 

"Kelemahan yang kedua adalah ini, Yudi Handono bagian akhir tertulis tangan. Ketiga adalah tanda tangan ini kami tanyakan kepada Kepala Kejati Papua, yang menyatakan bahwa tanda tangan Yudi Handono yang asli dengan yang ini beda," urai dia. 

Keempat, lanjut dia, adalah pada lambang stempel yang dipakai diduga surat palsu itu adalah burung Garuda. 

"Sedangkan surat asli biasanya stempel atau cap pada tanda tangan seorang pimpinan kejaksaan yang asli lambangnya pakai timbangan," terangnya.

Lebih lanjut Yorim mengatakan bahwa Erdi Dabi sudah bebas secara hukum, namun dengan surat palsu ini Erdi Dabi dimasukan kembali ke penjara dengan sebuah kepentingan, dan anehnya setelah itu kasusnya naik kembali dengan dugaan surat palsu ini.

"Jadi dengan surat palsu ini menjadi inti permasalahan yang ada di Yalimo ini," ucapnya.

Yorim mencurigai bahwa dugaan surat palsu ini diduga ada permainan kelompok kepentingan dari elit parpol di kabupaten tersebut.

"Oleh sebab itu, kami menyatakan bahwa surat ini tidak asli dan dinyatakan palsu. Kemudian sempat ada pernyataan dari Kejati, (surat) ini dinyatakan palsu, meski memang kita belum periksa melalui forensik," ungkap dia.

Pihaknya juga mengaku sudah melaporkan surat ini ke Kejaksaan Agung.

"Sebelumnya kami juga telah melaporkan adanya dugaan pemalsuan surat Kajati Papua ke Kejaksaan Agung, namun belum ada jawaban," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar