Lawan Mafia Tanah Dengan Keterbukaan Informasi & Regulasi

Jhon Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia

KBRN Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (AMI) Jhon Palinggi menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, yang menyebut ada oknum pegawai dan pejabat di BPN yang terlibat dengan mafia tanah.

Menurut dia, hal itu merupakan upaya positif dalam memerangi mafia tanah yang ada di Indonesia. Apalagi, Menteri Sofyan juga akan melakukan pembersihan dan pemecatan terhadap puluhan oknum pegawai dan pejabat BPN yang terindikasi merupakan bagian dari mafia tanah.

"Pemecatan dan pembersihan oknum pegawai dan pejabat di BPN merupakan niat positif dari Menteri Sofian Jalil untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia tanah yang ada di BPN," ungkapnya kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Dikatakannya, mafia tanah begitu marak terjadi  di Indonesia karena  mereka diberi peluang oleh oknum pejabat.

"Bahkan pengadilan pun sudah disusupi oleh mafia tanah," katanya.

Jhon Palinggi mencontohkan kasus Pembebasan Tanah untuk Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang hingga saat ini masih belum selesai.

"Banjir Kanal Timur itu bantuan luar negeri untuk membuat BKT guna mencegah banjir sejak 1991. Itu sudah berapa tahun, 30 tahun, tapi masih ada ganti rugi rakyat tidak dibayarkan yang dikonsinyasi di pengadilan negeri ini. Kenapa ini terjadi? Karena ada mafia tanah yang melibatkan  oknum yang ada di kantor Walikota. Oknum yang ada di kantor BPN ini supaya ditertibkan, dan terbukti Menteri ATR/Kepala BPN sudah membersihkan oknum pejabat BPN Kota Jakarta Timur, dan sampai sekarang kami  memdampingi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah dalam pembebasan lahan BKT supaya mendapatkan haknya," jelasnya.

Tidak hanya melakukan pembersihan terhadap oknum pegawai dan pejabat yang terlibat dengan mafia tanah, Jhon Palinggi juga berharap pemerintah dan DPR segera membuat peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakat.

"Pemerintah dan DPR perlu membuat atau merevisi regulasi dan perundang-undangan untuk membatasi pergerakan mafia tanah yang tidak hanya merugikan rakyat, tapi juga negara, " tandasnya.

Sementara itu,  Sekjen  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan, kebijakan niatan baik dari pemerintah mengatasi masalah mafia tanah ini adalah masalah lama yang tidak kunjung tuntas.

Menurutnya, pada tahun 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam laporan satgas tersebut, kasus pertanahan selalu menempati urutan pertama. Kemudian juga di era pemerintahan Jokowi, tahun 2017 pernah juga dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria di Kantor Staf Presiden.

“Sayangnya memang hingga sekarang persoalan Pertanahan itu kerap menjadi persoalan utama, yang seringkali dilaporkan oleh masyarakat ke berbagai institusi lembaga dan pemerintah," ucapnya.

Jhon menambahkan, mafia tanah tumbuh subur dan sulit diberantas akibat ketertutupan sistem informasi pertanahan, rendahnya pengawasan publik, serta minimnya penegakan hukum.

"Jadi ketiga faktor inilah yang menjaga dan memperkokoh ekosistem mafia tanah," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00