Penyelesaian Kasus Kekerasan Polri Dijamin Terbuka

Ilustrasi / Apel Polisi Lalu Lintas (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

KBRN, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menanggapi sejumlah isu terkini yang merebak terkait penanganan Polri terhadap sejumlah kasus yang muncul.

Respon yang ditunjukkan Polri tertuang dalam surat telegram (TR) ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang langsung ditandangani oleh Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.

TR tersebut meminta supaya para Kapolda mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi, serta memastikan penanganannya dilaksanakan secara prosedur, transparan, dan berkeadilan.

Selain itu, penegakan ukum dilakukan secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyrakat.

Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo

“Memerintahkan Kabidhumas untuk memberikan informasi kepada masyrakat secara terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan yang terjadi,” bunyi TR tersebut, seperti dikutip RRI.co.id di Jakarta, Senin (18/10/2021).

Polri juga meminta seluruh jajarannya untuk melakukan pengamanan dan tindakan kepolisian yang sesuai dengan kode etik profesi serta sesuai Hak Asasi Manusia.

Selain itu juga harus mengikuti pedoman SOP yang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Polri juga menekankan dalam tindakan kepolisian tidak lupa dengan latihan simulasi atau mekanisme tactical wall game sehingga anggota polisi yang turun ke lapangan memahami dan menguasai tindakan. 

Tidak hanya itu, setiap jajaran Kapolda diminta untuk mengawasi dan melakukan pengamanan serta pendampingan, pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa.

“Mengoptimalkan pencegahan dan pembinaan kepada anggota Polri agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan tindakan arogan, sikap tidak simpati, berkata-kata kasar, penganiayaan, penyiksaan, dan tindakan kekerasan yang berlebihan,” bunyi butir lainnya dalam TR tersebut.

Polri juga mengingatkan setiap jajaran supaya meningkatkan kemampuan first line supervisor secara langsung di lapangan.

Untuk itu, setiap Direktur, Kapolres, Kasat, dan Kapolsek supaya memperkuatan pengawasan dan pengendalian dalam setiap tindakan kepolisian.

“Memberikan punsihment/sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin/kode etik maupun pidana khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan berlebihan serta terhadap atasan langsung langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawabnya,” tutup bunyi TR tersebut. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00