LPPI Dukung Presiden Jokowi Berantas Mafia Tanah

Ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia (LPPI), Abdul Hamid Rahayaan, merespon positif terhadap komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas mafia tanah di Indonesia (Dok. RRI)

KBRN, Jakarta: Ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia (LPPI), Abdul Hamid Rahayaan, merespon positif terhadap komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas mafia tanah di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah, sehingga dirinya meminta jajaran Polri tidak ragu mengusut para mafia tanah.

“Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada "Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria" di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dikutip RRI.co.id, Rabu (22/9/2021).

Atas dasar itulah, Abdul Hamid Rahayaan mengutarakan, pihaknya telah melaporkan seorang mafia tanah di Jakarta bernama Lioe Nam Khiong dan termasuk pemilik Podomoro Group, Trihatma Kusuma Haliman kepada pihak berwajib, karena telah merampas hak tanah dari warga kecil di Jakarta.

“Dan warga kecil ini adalah orang NU, tentu saya sebagai warga NU tidak bisa tinggal diam, dan perampokan itu jangan sampai terjadi,” ujar penasihat pribadi Ketua Umum PBNU ini kepada pers di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Rabu (22/9/2021).  

Diketahui, sengketa tanah tersebut berada di jalan S. Parman di Jakarta Barat, persis di samping Mall Taman Anggrek.

Di situlah telah dibangun sebuah “kota mini” atau nama kerennya superblock, milik pengembang papan atas Agung Podomoro Group bernama Podomoro City. 

Namun, siapa sangka di balik gemerlapnya kawasan Podomoro City, ada cerita sedih di dalamnya.

Bahwa ada satu keluarga ahli waris Munawar bin Salbini, sedang memerjuangkan haknya untuk mendapatkan kembali lahan seluas 12,5 hektar, tanah tempat Podomoro City saat ini berdiri.

“Karena sudah pasti ahli waris adalah pemilik tanah berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Barat nomor 350/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt, dan nomor 205/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Brt. Telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Menurutnya, atas ulah para konglomerat dan mafia tanah tersebut, hak-hak mereka diambil paksa.

“Saat ini laporan saya sedang ditindak lanjuti melalui tahap penyidikan,” ungkapnya.

Hamid Rahayaan berharap, para mafia tanah dan konglomerat itu, segera dipanggil pihak kepolisian untuk diperiksa.

Masalah ini sedang berproses gugatan di PN Jakarta Barat yaitu perkara nomor 96/Pdt.G/2021/PN Jkt.Bar tanggal 1 Februari 2021 tentang Perbuatan Melawan Hukum lantaran tergugat merampok milik orang lain dan tak mematuhi putusan-putusan institusi peradilan sebelumnya.

Hamid Rahayaan pun dengan tegas akan terus mengawal perlawanan terhadap mafia tanah dan oknum konglomerat. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00