Usai Diperiksa KPK, Ini Kata Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan usai diperiksa penyidik KPK

KBRN, Jakarta: Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Usai diperiksa, Anies Baswedan berharap agar kedatanganya ke KPK dapat membantu lembaga anti-rasuah untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

"Saya berharap penjelasan yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi," kata Anies di gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Anies menyebut, ada sekitar 8 pertanyaan dari KPK terkait program pengadaan rumah di Jakarta.

"Jadi tadi alhamdulillah sudah selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaan menyangkut, landasan program dan seputar peraturan- peraturan yang ada di Jakarta," kata Anies.

Anies menambahkan, ada juga sembilan pertanyaan biografi formil baik tentang tanggal lahir dan lain- lainya. Anies mengaku, sedianya sudah selesai memberikan penjelasan sejak pukul 12:30 WIB.

"Sebenarnya sudah selesai 12.30 WIB tapi kemudian panjang untuk mereview yang tertulis itu sama. Tuntas semua jam 3an lalu selesai," jelas Anies.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Didalami Mekanisme Pengadaan Tanah

Baca Juga: Anies Jelaskan Perkembangan Pandemi Jakarta

Diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tomy Ardian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. Lembaga Antikorupsi juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi kasus ini.

Kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek untuk mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan untuk mencarikan lahan yang bisa dijadikan bank tanah.

Setelah kesepakatan rekanan itu Yoory dan Anja menyetujui pembelian tanah di bilangan Jakarta Timur pada 8 April 2019. Usai kesepakatan, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen atau sekitar Rp108,8 miliar ke rekening Anja melalui Bank DKI.

Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar ke Anja. Duit itu merupakan sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.

Dari pembelian itu, KPK mendeteksi adanya empat keganjilan yang mengarah ke dugaan korupsi. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek.

Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian apprasial dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan yang berlaku. Lalu, pembelian tanah tidak sesuai dengan prosedur dan dokumen pembelian tidak disusun secara tanggal mundur. Terakhir, adanya kesepakatan harga awal yang dilakukan Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dikakukan.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00