Terdakwa Mafia Tanah Caplok Lahan Ponpes Tangerang

Suasana sidang dugaan kasus mafia tanah 45 hektar di Pengadilan Negeri Tangerang

KBRN, Tangerang: Terdakwa dugaan kasus mafia tanah seluas 45 hektar di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten ternyata ikut mencaplok Pondok Pesantren (Ponpes) An- Nuqthah. Dalam praktiknya, Darmawan dan Mustafa Camal Pasha menggunakan tiga dokumen berbeda yang semuanya adalah palsu.

Hal itu terbongkar dari keterangan para saksi dalam sidang lanjutan yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (2/8/2021). Salah satu saksi, sekaligus Pimpinan Pompes An- Nuqthah, Zuhri Fauzi mengatakan, terdakwa Darmawan pernah bertandang kerumahnya dan ingin membebaskan lahan seluas 45 hektare di sekitar lokasi tersebut termasuk pondok pasantren miliknya.

"Pertama dia beralasan ingin membeli tanah saya ternasuk lahan Pompes saya, tapi saat itu saya bilang tidak akan menjualnya sampai kapanpun," ujar Zuhri dihadapan Majelis Hakim PN Tangerang saat diliput rri.co.id.

Lantaran dirinya menolak, sambung Zuhri, terdakwa Darmawan pun mengiming-iminginya pembangunan perluasan Pompes bila lahannya dijual.

"Ternyata heran, saya tidak pernah menjual lahan Ponpes seluas 3 hektare. Tetapi anehnya justru mengapa tiba-tiba lahan itu menjadi milik Darmawan. Padahal saya punya sertifikat asli," paparnya.

Saksi lainnya, Franky dari PT Tangerang Marta Real Estate (TMRE) menjelaskan, upaya Darmawan dalam menguasai lahan sudah terjadi sejak 2017 lalu. Upaya tersebut dilakukan tiga kali dengan tiga dokumen yang berbeda.

"Pada saat sekitar tujuh atau enam tahun lalu, tiba-tiba datang Darmawan mengklaim tanah dibeli dari masyarakat, kemudian kelompok," ungkap Franky.

"Darmawan ini datang dengan rombongannya menyatakan dan ingin menguasai bidang yang kami punya. Dia perlihatkan Girik, tahun 2017," sambung Franky.

Franky pun terkejut dan menyelidiki Girik yang digunakan sebagai bukti kepemilikan tersebut. Tenyata saat dicek Girik itu tidak terdaftar baik di Kelurahan Cipete, Kunciran dan Kecamatan Pinang.

Setelah gagal, lanjutnya, Darmawan kembali mencoba menguasai lahan dengan modal SK Residence Banten pada 2018. Namun, lagi-lagi SK tersebut tidak dapat dibuktikan keasliannya.

"Puncaknya pun terjadi pada 2020, Darmawan menggunakan sertifikat SHGB (Surat Hak Guna Bangunan, Red) 1 sampai 9 yang masing-masing seluas lima hektare. Itu pun juga tidak dapat dibuktikan keasliannya. Intinya dia sudah tiga kali mencoba menguasai lahan dengan tiga dokumen yang beda," ungkap Franky.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umun Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menghadirkan dua orang saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada persidangan dugaan mafia tanah 45 hektare di Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.

Mereka yakni, Edy Dwi Daryono dan Liking Sudrajat.Dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Tangerang, kedua saksi menyatakan bila terdakwa Darmawan dan Mustafa Camal Pasha telah memalsukan dokumen sertifikat hak guna bangunan 1-9 dalam kasus ini.

Liking Sudrajat mengatakan, dirinya bertugas di BPN Kota Tangerang pada periode 1994-1997 sebagai Kepala Seksi Pengumpulan dan Pendaftaran Tanah.

Dokumem dalam kasus ini banyak terjadi kejanggalan, terutama pada Sertifikat HGB 1-9. Mulai dari tanda tangan kepala BPN hingga gambar situasi atau peta wilayah yang dipalsukan.

"Dalam sertifikat tersebut ditandatangani oleh Kepala BPN Kota Tangerang dengan nama Liking Sudrajat dan itu bukan tanda tangannya. Karena selama ini saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala BPN dan saat itu, Kepala BPN adalah Pak Imroni," ujarnya di Pengadilan Negeri Tangerang pada 28 Juli lalu. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00