KPK Tetapkan Tersangka Kasus Tanah Munjul

Dirut PT ABAM, Rudy Hartono Iskandar

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini resmi menahan Direktur Utama PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar (RHI), dalam dugaan TPK pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

"Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar) Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) dalam dugaan TPK pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan  Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Tersangka sejak 28 Mei 2021," kata Ketua KPK, Firli Bahuri digedung Merah Putih KPK, Senin (2/8/2021).

Lebih lanjut, Firli mengatakan, Rudy akan di tahan dirutan KPK kavling C1 selama 20 hari kedepan.

"Untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka RHI selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021 di Rutan KPK Kavling C1," jelasnya.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan  lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.

KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152.5 miliar. 

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00