BPN: Terdakwa Kasus Mafia Tanah Palsukan Dokumen

Suasana sidang kasus dugaan mafia tanah 45 hektar di Pengadilan Negeri Tangerang

KBRN, Tangerang: Jaksa Penuntut Umun Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menghadirkan dua orang saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada persidangan dugaan mafia tanah 45 hektare di Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Mereka yakni, Edy Dwi Daryono dan Liking Sudrajat.

Dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Tangerang, kedua saksi menyatakan bila terdakwa Darmawan dan Mustafa Camal Pasha telah memalsukan dokumen sertifikat hak guna bangunan 1-9 dalam kasus ini.

Liking Sudrajat mengatakan, dirinya bertugas di BPN Kota Tangerang pada periode 1994-1997 sebagai Kepala Seksi Pengumpulan dan Pendaftaran Tanah.Dokumem dalam kasus ini banyak terjadi kejanggalan, terutama pada Sertifikat HGB 1-9. Mulai dari tanda tangan kepala BPN hingga gambar situasi atau peta wilayah yang dipalsukan.

"Dalam sertifikat tersebut ditandatangani oleh Kepala BPN Kota Tangerang dengan nama Liking Sudrajat dan itu bukan tanda tangannya. Karena selama ini saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala BPN dan saat itu, Kepala BPN adalah Pak Imroni," ujarnya di Pengadilan Negeri Tangerang saat diliput rri.co.id, Rabu (28/7/2021).

Liking menuturkan, dalam keterangan Sertifikat HGB 1-9 itu, keluar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK KINAG) tahun 1964 saat Banten masih menjadi bagian Provinsi Jawa Barat. Sk KINAG tidak pernah memberikan Sertifikat HGB kepada siapapun, kecuali kepada masyarakat dalam rangka retribusi.

Liking juga meyakini bila gambar situasi yang terdapat di Sertufikat HGB tersebut palsu. Karena bila dikeluarkan pada 1964 peta dibuat secara manual. Sedangkan peta yang ada itu dibuat menggunakan komputer.

"Itu gak bener (gambar situasi, red) tahun segitu gak ada komputer. Dulu manual. Tulisan tangannya juga khusus, ini kan dibuat pake komputer secara kasat mata juga jelas," tukasnya.

Masih menurut Liking, BPN juga tidak pernah mengeluarkan sertifikat fotocopy yang dilegalisir. Yang ada yakni SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanah. "Itu juga legalisir dipalsukan. BPN tidak pernah mengeluarkan legalisir. Yang ada SKPT dan itu juga hanya tiga," imbuhnya.

Kemudian, lanjutnya, dalam Sertifikat HGB itu juga disebutkan nama Sujodi Mejo yang menjabat sebagai Kepala BPN. Sejatinya, tidak ada nama Sujodi Mejo sebagai Kepala BPN.

Ditambahkan Edy Dwi Daryono, saksi lainnya, terkait dengan dokumen lahah di Kecamatan Kunciran dalam kasus ini tidak terdaftar di BPN dan bila dilihat bahwa dukumen tersebut bukan sebuah sertifikat.

"Sertifikat itu dalam lampiran. Setelah saya cek, dari bukti HGB itu tidak terdapat di BPN Kota Tangerang. Sertifikat adalah salinanan dari buku tanah," jelas Edy.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Adib Fachri Dili mengatakan, pihaknya menghadirkan Liking Sudrajat yang memang merupakan orang yang tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa dalam Sertifikat HGB 1-9 dalam kasus ini.

"Untuk itu kami yakin bila para terdakwa nantinya akan divonis bersalah oleh Majelis Hakim," singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang lanjutan atas dugaan kasus mafia tanah seluas 45 hektare di Kelurahan Kunciran Jaya-Cipete Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.

Hasilnya, terkuak fakta baru berdasarkan keterangan dari lima orang saksi yang dihadirkan.

Dalam sidang kelima ini dipimpin Majelis Hakim, Nelson Panjaitan. Bahkan, Nelsonpun memberondong pertanyaan kepada para saksi salah satunya soal dokumen yang dipalsukan. Dan kapan mereka melihat sertifikat yang telah dipalsukan tersebut.

"Pernah (melihat sertifikat yang dipalsukan, red). Kami lihat setelah kejadian sama penyidik. SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangun, Red) satu sampai sembilan," jawab salah satu saksi bernama Dimas saat diliput rri.co.id, Kamis 22 Juli lalu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00