FOKUS: #PPKM MIKRO

Kartu Vaksin, Syarat Perjalanan Wilayah Level 3-4

Ilustrasi / Kartu bukti vaksinasi (Dok. Istimewa)

KBRN, Jakarta: Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran No. 16 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri yang berlaku efektif tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk para pelaku perjalanan.

"Bagi pengguna moda transportasi udara dari dan ke pulau Jawa-Bali dan daerah level 3 dan 4 wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan hasil negatif tes PCR maksimum 2x24 jam," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual, seperti dikutip RRI.co.id, Selasa (27/7/2021).

Sedangkan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan ke daerah dengan level 1 dan 2 hanya wajib menunjukkan hasil negatif antigen atau PCR maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.

"Lalu bagi pengguna transportasi laut penyebrangan darat menggunakan kendaraan umum atau pribadi dan kereta api antarkota dari dan ke daerah dengan level 3 dan 4 wajib menunjukkan sertifikat vaksin hasil tes negatif PCR maksimum 2x24 jam atau hasil negatif tes antigen 1x24 jam," jelasnya.

Sementara, untuk daerah level 1 dan 2 hanya wajib menunjukkan wajib menunjukkan hasil tes negatif PCR maksimal 2x24 jam atau hasil negatif tes antigen 1x24 jam saja.

"Khusus pelaku perjalanan di dalam 1 wilayah aglomerasi hanya wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP atau surat keterangan perjalanan lainnya," tutur Wiku.

"Pelaku perjalanan di bawah usia 12 tahun dibatasi untuk sementara," tambahnya.

Di samping itu, Wiku juga menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27 tahun 2021 terkait pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa PPKM yang berlaku efektif sejak tanggal 21 Juli 2021.

"Permenkumham ini diberlakukan untuk mencegah masuknya varian COVID-19 yang berasal dari luar Indonesia," kata Wiku.

Lebih lanjut Wiku mengatakan, berdasarkan Permenkumham ini, di masa PPKM WNA dilarang masuk, kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, kemudian orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak dari alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00