Tak Terima Kasusnya Dihentikan Jaksa, Lapor Kejagung

Gedung Kejaksaan Agung RI

KBRN, Jakarta: Aristoteles MJ Siahaan, SH - Kuasa Hukum Arwan Koty Korban ketidakadilan melapor ke Jaksa Agung Muda Pengawasan meminta agar Jaksa Agung Muda Pengawasan menindak Jaksa yang  menyidangkan perkara tersebut dengan mendalilkan dakwaannya dihentikan tahap penyidikan, yang faktanya Surat Ketetapan dijadikan sebagai bukti pelaporan adalah  dihentikan Penyelidikan

"Kami telah melaporkan Jaksa yang  menyidangkan perkara klien saya karena dengan   Bukti Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyelidikan sebagai bukti namun mendalilkan dakwaannya dengan dihentikan Penyidikannya," ucapnya kepada wartawan, Kamis (24/6/2021). 

Dijelaskan, kliennya membuat  laporan Polisi No: LP/B/1047/VIII/2018/Bareskrim, tanggal 28 Agustus 2018 dan Laporan Polisi LP/3082/V/ namun dihentikan pada tahap Penyelidikan, 

"Padahal faktanya atas bukti Laporan Polisi No: LP/B/1047/VIII/2018/Bareskrim/ tanggal 28 Agustus 2018 di cabut dikarenakan petunjuk dari penyelidik Ranmor karena terlalu banyak terlapor hingga membuat bias pokok perkara. Selanjutnya laporan di hentikan pada tahap penyelidikan sebagaimana Surat Ketetapan No: S.Tap/66/V/Tes.1.11/2019/Dit.Reskrimum, tanggal 17 Mei 2019 dan laporan Polisi LP/3082/V/2019/PMJ tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana Surat Ketetapan No. STap/2447/XII/2019/Ditreskrimum, tanggal 31 Desember 2019 dihentikan pada tahap penyelidikan," jelasnya. 

Bahkan tidak sampai di situ saja, kata dia, justru kliennya Arwan Koty  dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya dengan laporannya di bawah sumpah. Laporan polisi klien saya dihentikan di penyidikan dan menjadi tersangka dan sekarang terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

"Bahwa pihak PT Indotruck Utama dalam membuat Laporan Polisi No. LP/B/0023/I/2020/ Bareskrim Tanggal 13 Januari 2020, Bambang Priyono memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa laporan polisi dimaksud adalah dihentikan dalam tahap penyidikan. Bambang Priyono juga mendalilkan bahwa Arwan Koty membeli dua unit alat berat Excavator EC 210DL dan EC 350 DL. Padahal berdasarkan bukti laporan polisi No.LP/3082/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimum di dalam uraian singkat kejadian jelas-jelas keterangan dari Pelapor/Arwan Koty bahwa pelapor memesan satu unit excavator type EC 210D dengan perjanjian jual beli No. 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 dan telah dibayar lunas," katanya. 

Sementara itu, Ependi Matias Sidabariba, SH - Pengacara  yang turut mendampingi Arwan Koty  mengatakan, kliennya hingga Persidangan Rabu kemarin di PN Jakarta Selatan belum mendapatkan keadilan

"Kenapa belum dapat keadilan? Karena dari tingkat penyelidikan, penyidikan dari kepolisian hingga menjadi terdakwa di persidangan, diduga ada permainan di balik sidang perkara dugaan kriminalisasi terhadap Arwan Koty," ujarnya.

Agar perkara menjadi terang- benderang, Penasihat Hukum Arwan Koty meminta kepada majelis hakim agar Tommy Tuasihan dan Soleh Nurtjahyo dihadirkan kembali untuk menunjukkan dokumen asli pengangkutan dan pelayaran dan  selanjutnya dikonfrontir dengan Fini Fong.

"Tapi pada saat akan dikonfrontir kemarin sore, pihak saksi dari JPU dengan Fini Fong tak sempat dilakukan, sehingga klien kami  merasa kecewa dalam persidangan," jelasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00