Respons Kubu JPB Soal Pengajuan JC MJS

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.jpg

KBRN, Jakarta: Terdakwa kasus dugaan suap Bansos Matheus Joko Santoso (MJS) mengajukan JC alias Justice Collaborator.

Menurut kuasa Hukum eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB), Maqdir Ismail, permohonan JC yang dilayangkan MJS hanya untuk mengundang perhatian dan melempar kesalahan. Kata Maqdir, berdasarkan saksi dari pihak vendor mengungkapkan telah dimintai fee MJS pada beberapa persidangan sebelumnya.

"Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai JC, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota," tegas Maqdir dalam keterangannya, Rabu (22/6/2021).

Maqdir menyebut, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) itu berdalih apa yang dilakukan terkait kasus dugaan suap yang menjeratnya semata hanya menjalankan perintah JPB.

"MJS seharusnya dihukum dengan hukuman tinggi dan permohonannya dikesampingkan. Dengan cara seperti ini orang tidak akan dengan mudah dan gampang seolah-olah mencari perlindungan, seolah-olah adalah korban. Kalau tidak ada OTT, dia (MJS) sudah memegang uang cukup banyak hampir Rp14 miliar. Sedangkan yang lain tidak ada yang pegang uang," kata Maqdir 

Maqdir mengungkapkan, di banyak negara umumnya saksi mahkota digunakan untuk membongkar perkara atau kejahatan terorganisir dan tidak mudah pembuktiannya.

Tetapi Maqdir menyebut, perkara dugaan suap bansos Covid-19 adalah perkara yang mudah dan buktinya cukup jelas. MJS tertangkap tangan dengan bukti uang yang nyata serta hasil penyadapan.

Menurut pihak JPB, MJS justru merupakan aktor sebenarnya dari kasus dugaan suap Bansos di Kemensos. Bahkan, dia tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

Dari BAP dan keterangan saksi, MJS dan saksi Daning Saraswati (DS) memiliki hubungan personal. 

Secara terpisah dalam persidangan MJS dan HVS sendiri, juga pernah disebutkan bahwa MJS memberikan modal sebesar 3 miliar rupiah untuk pendirian PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). Salah satu vendor yang diduga “akal-akalan” dalam proyek bansos, yang dimiliki oleh DS.

Selain memperoleh modal usaha untuk mendirikan PT RPI, Daning juga mendapat rumah di daerah Cakung Jakarta Timur, mobil Toyota Vios dan Toyota Cross, serta safe deposit box (SDB) BRI senilai Rp1.8 miliar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00