PN Bandung Buktikan Keadilan Berpihak Buat Rakyat

Eggi Sudjana dan Muhamad Sobari di PN Bandung

KBRN, Jakarta: Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (16/5/2021) petang akhirnya menjatuhkan Vonis Bebas kepada Muhamad Sobari Ari Faber dari segala tuntutan dan dakwaan JPU yang menuduh terdakwa melakukan pemalsuan surat (pasal 263 KUHP) atas sebidang tanah yang diakui milik Pemerintah Kota Bandung. 

"Ini putusan dari sisi keadilan. Awalnya saya pesimis keadilan itu hampir tidak ada di Indonesia, semua yang lawan negara lawan pengusaha besar, itu gak mungkin menang. Ini suatu anugerah besar dari Allah SWT, kita akhirnya dimenangkan oleh Allah. Faktanya saudara Ari tidak melakukan pemalsuan kekuatan, buktinya adalah tidak ada alat pembanding untuk Laboratorium Kriminal dari pihak kepolisian, dalam pengertian Lab Crime itu adalah membuktikan ini palsu atau asli kan 263 KUHP itu," ungkap Kuasa Hukum Muhamad Sobari, Eggi Sudjana, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Eggy memaparkan proses yang begitu panjang, melelahkan bahkan disita semua yang tidak ada kaitannya dan kliennya Muhamad Sobari sempat ditahan Jaksa lebih dari sebulan, namun akhirnya  Hakim memutuskan Muhamad Sobari tidak bersalah 

"Hakim memenuhi pemintaan saya, dinyatakanlah semuanya beban negara karena kejaksaan mewakili negara, dan seluruh sitaan dikembalikan kepada terdakwa. Itu artinya menang mutlak. Walaupun nanti banding juga ada waktu 14 hari, saya kira sia-sia lah. Sudahlah, kasih lah rakyat," jelasnya. 

Eggi menyatakan sangat menghargai putusan pertimbangan dari majelis hakim, yang mengharuskan negara merehabilitasi nama baik  Muhamad Sobari. 

"Perbuatan pidana bebas murni harus merehabilitasi dan terus mengembalikan harkat dan martabat terdakwa sesuai dengan sebelumnya, termasuk aset yang berupa dokumen kurang lebih ada 67 item itu harus dikembalikan kepada muhamad Sobari," tegasnya. 

Menurut Eggy, putusan PN Bandung ini dapat menjadi yurisprudensi. 

"Putusan ini dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim untuk memutus perkara serupa di masa mendatang, agar ada rasa keadilan buat rakyat," tukasnya. 

Sementara itu, Muhamad Sobari menjelaskan, di tahun 2018 dirinya dilaporkan ke Bereskrim Mabes Polri oleh perusahaan yang menyatakan dirinya telah melakukan pemalsuan surat tanah milik Pemerintah Kota Bandung. 

"Saya heran saya dituduh memalsukan surat atas tanah milik Pemkot Bandung, tapi yang melaporkan pihak swasta yang merupakan pengusaha besar  konglomerat di Indonesia. Dan Alhamdulillah ya, dari Mabes Polri tidak melakukan penahanan terhadap saya. Baru pada saat pelimpahan berkas kedua dari kepolisian ke Kejaksaan, saya ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bandung lebih dari sebulan," ucapnya. 

Dijelaskan, tanah yang dilaporkan merupakan tanah waris keluarga yang dimiliki sejak tahun 1939 berdasarkan eigendom verponding dari kakek buyut saya pada masa pemerintahan Hindia Belanda

"Jadi itu hak pengolahan lahan (HPL) disengketakan karena ini lahan diduga milik Pemkot. Tapi yang menarik, kalau itu punya pemkot tapi kenapa yang gugat pihak swasta? Itu kan satu anomali. Kalau pemkot merasa  punya tanah itu kurang lebih 13 hektar yang diambil oleh kita, pemkot pasti sudah ambil dan mempertahankan, tapi ini tidak," tuturnya. 

Menurut Muhamad shobari, setelah putusan Majelis Hakim PN Bandung, pihaknya akan segera memproses eigendom tersebut menjadi sertifikat 

"Kami segera proses pengurusan sertifikat setelah ada salinan putusan  dari pengadilan bersama bukti-bukti kepemilikan tanah ke BPN untuk menjadi Hak Milik. Dan sekali lagi ternyata keadilan masih ada berpihak pada yang benar, dan saya bersyukur pada Allah SWT hinga persoalan ini selesai," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00