Begini Penjelasan Wamenkumham Soal Pasal Penghinaan Presiden

KBRN, Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan ada pandangan keliru dan berkembang di publik soal pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Memang ada suara-suara yang mengatakan ini menghidupkan, membangkitkan kembali dari kubur pasal-pasal yang sudah dimatikan oleh MK. Ini adalah suatu kekeliruan," ungkap Edward dalam diskusi publik bertajuk RUU KUHP, Senin (14/6/2021).

Edward menekankan delik biasa dalam pasal itulah bukan delik aduan yang dihapus MK. "Padahal yang disusun oleh pemerintah dan DPR terkait penghinaan presiden ini adalah delik aduan," jelasnya.

Edward turut menanggapi pandangan lainnya yang ingin sebaiknya pasal ini dihapus dan cukup dimuat dalam pasal penghinaan pada umumnya sebagaimana diatur Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.

"Saya mengatakan begini, kalau pasal penghinaan terhadap presiden dihapus dan dimasukkan saja ke dalam Pasal penghinaan secara umum, maka hapuskan saja pasal-pasal tentang makar. Toh makar itu pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden. Mengapa kita tidak hapus saja dan masukkan ke dalam Pasal pembunuhan biasa, toh ada juga dalam KUHP," tutur Edward.

Dia menegaskan Presiden ialah apa yang disebutnya sebagai personifikasi suatu negara dan simbol negara. "Masuk dalam suatu lambang kehormatan sehingga itu harus diatur secara khusus," tegas Edward.

Lebih lanjut Edward mengatakan di seluruh dunia materi terkait KUHP hampir sama. Tapi ada 3 hal yang membedakannya. 

Pertama soal delik politik yang tidak ada dalam bab KUHP Indonesia. Sementara Prancis memasukkannya.

"Kalau kita membuka KUHP kita, itu tidak ada bab yang berjudul delik politik. Berbeda dengan Prancis, ada delik politik," ujarnya.

Perbedaan kedua ada pada pengaturan kejahatan kesusilaan. Misalnya dalam KUHP Tiongkok yang tak memuat mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. 

"Dan Ketiga adalah soal penghinaan atau pencemaran nama baik. Antara satu negara dengan negara lain berbeda," jelasnya.

"Kita sedang membuat KUHP Indonesia yang multi-culture, multi-religi, multi-etnis, bukan KUHP Perancis, KUHP Amerika dan lain sebagainya, sehingga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia," tambahnya melengkapi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00