DPR Minta Kejaksaan Usut Kasus Impor Emas

KBRN, Jakarta: Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut skandal impor emas oleh 8 perusahaan melalui Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp 47,1 triliun.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengungkap, dugaan penggelapan emas yang dilakukan oleh petinggi Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Potensi kerugian negaranya mencapai Rp 2,9 triliun.

"Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun saya ulangi Pak 47,1 triliun, kita enggak usah urusin pajak rakyat Pak," kata Arteria dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Arteria menduga ada manipulasi data dalam kegiatan impor tersebut. Hingga berakibat bea cukai untuk impor tidak dikenakan pada barang itu.

Legislator Dapil Jawa Timur ini menjelaskan, penyelewengan yang dimaksud itu yakni adanya perubahan data emas ketika masuk di Bandara Soetta.

Emas yang semula dikirim dari Singapura berbentuk setengah jadi dan berlebel, namun ketika sampai di Bandara Soetta emas itu diubah lebel menjadi produk emas bongkahan. Sehingga emas impor itu tidak dikenakan pajak ketika masuk di Bandara Soetta. 

"Ada indikasi ini perbuatan manipulasi pak pemalsuan menginformasikan hal yang tidak benar sehingga produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor,” tuturnya.

"Konsekuensinya emas bongkahan tidak kena biaya impor. Tidak kena lagi yang namanya PPH impor," tambahnya.

Arteria meminta Jaksa Agung untuk memeriksa 8 perusahaan yang berkaitan yakni, PT. Jardintraco Utama, PT Aneka Tambang, PT Lotus Lingga Pratama, PT Royal Rafles Capital, PT Viola Davina, PT Indo Karya Sukses, PT Karya Utama Putera Mandiri dan PT Bumi Satu Inti.

"Saya minta juga periksa PT Aneka tambang, dirutnya diperiksa, vice presidetnya diperiksa. Kenapa? setiap ada perdebatan di bea cukai dateng itu Aneka Tambang mengatakan ini masih memang seperti itu sehingga biaya masuknya bisa 0 persen," paparnya.

"Padahal emas itu sudah siap jual. Ini maling kasat mata. Saya akan berikan nanti dokumen penyelewengan impor emas batangan di bea cukai," ungkapnya.

Menyambung Arteria, Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Syarifuddin Sudding menyebut bahwa dugaan penyelewengan di Soetta itu merupakan modus baru pencucian uang. Jika biasanya pencucian uang kali ini pencucian emas.

"Jadi, seakan akan ini banyak sekali pertambangan pertambangan emas yang secara ilegal dan ini dilegalkan, jadi seakan-akan ada perusahaan yang melakukan impor dari luar katakanlah dari Singapura dengan tarif 5 persen dan sebagainya, tetapi ternyata importasi itu sama sekali tidak ada tidak tercatat," pungkas Sudding.

Importasi emas setengah jadi itu dicatat oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu sebagai emas bongkahan sehingga dikenakan bea masuk 0%, padahal seharusnya dikenakan bea masuk 5%.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00