DPR Mempertanyakan Disparitas Pidum, ST Burhanuddin Menjawab

RDP Komisi III DPR RI-Kejaksaan Agung RI. (Dok.Ist/Kejaksaan Agung RI)

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi III Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI Arsul Sani mempertanyakan disparitas pidana umum saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kejaksaan Agung RI di Ruang Sidang Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Arsul memberikan beberapa contoh kasus, antara lain adalah kasus pidana Rizieq Shihab, Syahganda Nainggolan, Ratna Sarumpaet, dan juga beberapa terpidana terkait kasus Sunda Empire---Ki Ageng Sasana dan lainnya.

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara lain.

“Saya berharap Pak Jaksa Agung tidak hanya mengembangkan perkara tipikor (tindak pidana korupsi), tapi juga mengembangkan perkara urutannya, yaitu tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini yang bagian kritis, sejak Pak Jaksa Agung yang baru ini menjabat beberapa bulan, telah mengeluarkan pedoman Jaksa Agung Nomor 13 Tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum,” kata Arsul bertanya kepada Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Senin (14/6/2021).

Menurut Arsul, Pedoman Jaksa Agung telah mengubah kultur yang biasanya tuntutan berjenjang.

“Tapi, ini ada ruang bagi JPU JPU (Jaksa Penuntut Umum) di lapangan untk bisa mengekspresikan kewenangan secara lebih baik. Tapi, saya melihat, Pak Jaksa Agung, terjadi disparitas setelah keluarnya pedoman ini. Khususnya, disparitas ini terjadi dalam perkara perkara sering dimaknai oleh publik dengan kebebasan berekspresi, ya. Hak berdemokrasi, bersentuhan dengan yang "ada di sana",” kata Arsul.

Nah, disparitas ini yang paling ramai di ruang publik. Misalnya, dalam kasus Rizieq Shihab, dalam kasus Syahganda Nainggolan, dan juga dalam kasus kalau dulu, Ratna Sarumpaet. Perkara ini dituntut maskimal, enam tahun. Padahal, saya melihat, perkara yang didakwakan, pasalnya sama, serta penyertaan pasalnya sama, pasal 55, tapi tuntutannya beda, kalau yang melakukan orang orang yang tanda kutip, posisi politiknya berseberangan dengan pemerintah atau dengan penguasa,” lanjut dia.

Arsul meminta tanggapan dari Benny K Harman, juga anggota Komisi III DPR RI.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin juga akhirnya menjawab pertanyaan Arsul. 

“Kami kan, baru melakukan perubahan, memeberikan kewenangan tuntuta dari ke daerah, atau untuk tertentu. Ini ada satu kekurangan, dengan adanya disparitas. Dan ini kami akan menjadikan program kami," kata Burhanuddin.

"Nanti, Jampidum agar tidak lagi terjadi disparits. Walaupun kita memberikan kewenangan kepada daerah, tapi pengawasan tetap ada pada kami. Jangan sampai disparitas ini terjadi kembali, Pak Jampidum (Jaksa Pidana Umum),” kata Burhanuddin memberikan arahan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Fadil Zumhana di ruang RDP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00