Kasus Korupsi Damkar Depok Diserahkan ke Pidsus

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto

KBRN, Depok: Kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan mark up pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok berlanjut. Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, telah mengambil sikap atas kasus dugaan tindak pidana korupsi DPKP Kota Depok, yang diperiksa dan didalami selama satu bulan terakhir.

Setelah melalui serangkaian tahapan panjang pengumpulan data (puldata), pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan informasi dalam rangka klarifikasi terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Seksi Intelijen telah mengambil kesimpulan dan melimpahkan kasus tersebut kepada Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok.

"Per hari ini Seksi Intelijen Kejari Kota Depok telah menentukan sikap dan telah melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok kepada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), untuk selanjutnya di tindaklanjuti oleh Pidsus," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto, kepada RRI di Kota Depok, Selasa (18/5/2021).

Herlangga menyebutkan, dengan dilimpahkannya kasus dugaan korupsi Damkar Depok ke Pidsus. Maka dengan demikian, tugas Seksi Intel Kejari Depok sudah selesai atas kasus tersebut.

"Kasusnya Damkar sudah di limpahkan ke Pidsus, jadi tugas Intel sudah selesai. Selanjutnya Pidsus yang melanjutkan," kata Herlangga.

Herlangga melanjutkan, Kesimpulan hasil peyelidikan (Lid) Seksi Intel menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus dugaan korupsi Dinas Damkar yang dilaporkan. Meski demikian, Herlangga engga merinci keterangannya tersebut.

"Kami di Seksi Intel menemukan ada perbuatan melawan hukum pada kasus Damkar itu," ucapnya.

Baca Juga: Kejaksaan Telah Periksa 18 Saksi, Salah Satunya Staf Surat Menyurat Damkar Depok

Sebagai informasi, Kejari Depok telah memeriksa dan meminta keteranga sebanyak 50 orang atas kasus Damkar Depok. Mereka ini, lanjut Herlangga adalah orang-orang yang dianggap mengetahui seputar permasalahan yang sedang di dalami di Kejaksaan.

"Total ada sebanyak 50 orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan sampai saat ini," tambah mantan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Protokol dan Pengamanan Wakil Jaksa Agung, itu.

Baca Juga: Tolak Tawaran Uang, Sandi Berharap Kasus Damkar Segera Diungkap

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan mark up pada Dinas Damkar Depok menguap dan mencuri perhatian publik. Pasca aksi protes Sandi Butar Butar terhadap pimpinan tempatnya mengabdi itu yang sempat viral di media sosial, Selasa (6/4) lalu.

Dalam aksi protes tunggal tersebut, Sandi mempertanyakan, pertama, kejelasan pemotongan uang insentif Covid-19 tenaga harian Damkar Depok. Sandi oleh Bendahara Bidang Penanggulangan Bencana diminta tandatangan sebesar Rp1.7 juta, tapi hanya menerima Rp850 ribu.

Baca Juga: Muncul LPJ Baru, Danru Damkar "Kekeh" Tak Lakukan Pemotongan Insentif Covid-19

Kedua, Sandi mempertanyakan pengadaan sepatu PDL tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp850 ribu per pasang. Tetapi sepatu PDL yang mereka terima tidak memiliki safety besi pengaman pada bagian telapak dan jari-jari kaki.

Ketiga, tenaga honorer pada Dinas Damkar Depok itu juga mempertanyakan pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp200 ribu per bulan. 

Pasca viral, kasus ini kemudian menjadi atensi nasional karena Sandi Butar Butar melaporkannya ke KSP Presiden RI Joko Widodo dan kepada Menteri Dalam Negeri Jend Pol (Purn) Tito Karnavian.

Sebagai informasi, ada dua kasus dugaan korupsi DPKP Kota Depok yang dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Kota Depok. Yaitu kasus pemotongan uang insentif Covid-19 dan kasus pengadaan sepatu PDL tahun 2018.

Herlangga menekankan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Depok independen dan profesional dalam menindak lanjuti laporan masyarakat sebagai suatu upaya penegakan hukum dan pelayanan hukum terhadap masyarakat. Sehingga tidak ada bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi sikap terhadap penegakan hukum tersebut baik yang pro maupun yang kontra.

"Segala sesuatu terhadap tindakan dan sikap yang diambil Seksi Intelijen Kejari Depok adalah merupakan bentuk ke profesionalan dan proporsional dari Institusi Kejaksaan," tandasnya. (RL/imr)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00