Legislator: Pembangunan IKN Harus Dilaksanakan Berkesinambungan

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: ANTARA)

KBRN, Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mengatur pembangunan ibu kota negara baru dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga harus selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan

"Saya berharap pasca 2024 tidak ada hal-hal emergency ataupun musibah-musibah seperti yang lalu, pandemi covid-19, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan," kata Puan kepada wartawan, Kamis (23/6/2022). 

Lebih jauh, Politisi PDI Perjuangan, memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap berlanjut meski ada pergantian Presiden. Sebab, terang dia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah menegaskan pembangunan ibu kota negara baru harus dilaksanakan hingga tahun 2045.

"UU IKN sudah disahkan di DPR artinya sudah ada panduan hukum harus meneruskan atau melanjutkan IKN ke depan," jelasnya. 

Tak hanya itu, lanjut Puan, UU IKN juga sudah mengatur pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan secara multiyears atau dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.

"Sehingga ketika ada pergantian tampuk kepresidenan, Insya Allah IKN masih tetap bisa berjalan sambil menunggu presiden yang akan dilantik," tutur Puan.

Puan menegaskan, DPR RI berkomitmen untuk mendukung visi pembangunan ibu kota negara baru. Ia berjanji akan terus mengawal pembangunan IKN Nusantara sebagai bentuk pengawasan DPR RI.

"Karena APBN yang akan membiayai pembangunan kawasan inti IKN sehingga sebagai perwakilan rakyat kami punya kewajiban mengawal," ujarnya. 

"Dan kami percaya ini bukan hanya sekadar proyek imajinasi tapi proyek pemerataan di Indonesia," pungkas Puan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar