Presiden: IKN Sebuah Mimpi Lama Bangsa

Presiden Joko Widodo bersama Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022). (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

KBRN, Jakarta: Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah mimpi lama bangsa ini yang kini sudah memiliki payung hukum, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi saya baru saja dari Ibu Kota Nusantara. Ini adalah sebuah mimpi lama. Gagasan lama yang belum dieksekusi. Dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara," kata Presiden saat membuka Kongres XXXII Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Samarinda, Rabu (22/6/2022).

"Jadi kalau ada yang masih meragukan jadi pindah atau tidak, undang-undangnya sudah ada. Ada yang bertanya lagi, ini nanti 2024 dilanjutkan atau tidak? Lho, sudah ada undang-undangnya didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen. Kurang apa lagi?" ujarnya.

Menurut Presiden, gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno.

"Karena memang sejak Bung Karno memiliki gagasan dan saat itu memang ingin beliau memindahkannya ke Palangkaraya. Gagasan itu selalu muncul di setiap kepemimpinan Presiden. Karena apa? Emang logikanya itung-itungannya memang harus pindah," ujarnya.

Presiden menyebut terdapat sejumlah alasan mengapa ibu kota harus pindah. 

"Yang pertama, Pulau Jawa itu bebannya terlalu berat. Satu, dari sisi populasi. Lima puluh enam persen populasi Indonesia, 270 juta itu ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Satu pulau diisi 56 persen dari penduduk kita, sehingga bebannya Jawa ini berat sekali," ungkapnya.

Pemindahan ibu kota ini juga dilakukan agar terjadi pemerataan ekonomi di Indonesia.

"Kemudian dari sisi ekonomi, PDB ekonomi, GDP ekonomi, 58 persen itu ada di Jawa. Terus yang rakyat kita yang ada di luar Jawa itu, yang berada di 17 ribu pulau itu dibagi berapa persen? Ini yang sering saya sampaikan. Ini adalah pemerataan ekonomi," lanjutnya.

Selain itu, Presiden ingin menjadikan IKN sebagai pusatnya Indonesia.

"Dan yang paling penting memang kita ingin Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Kita garis dari barat ke timur, dari utara ke selatan, ketemu di paling tengah itu yaitu provinsi Kalimantan Timur, setelah beberapa provinsi  juga kita saat itu kita cek semuanya," tuturnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar