Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Didukung Penuh

Petugas Dinas Perhubungan dan polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) mengarahkan pengendara motor berhenti di belakang garis untuk menjaga jarak antarpengendara di Jalan Wahid Hasyim Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 15 Juli 2020 (Ant/Syaiful Arif)

KBRN, Jakarta : Rencana Presiden Joko Widodo memberikan sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 didukung kepala daerah.

Adanya sanksi tegas itu lantaran Presiden mengamati, sanksi sosialisasi dan edukasi tidak cukup kuat untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

Oleh karena itu, Jokowi sedang menyiapkan sanksi tegas untuk para pelanggar berupa denda atau kerja sosial.

Pembahasan sanksi tegas itu disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur dari 34 provinsi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/07/2020).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (RRI/Rini Hairani)

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada pertemuan itu Kepala Negara ingin agar sanksi pelanggar protokol kesehatan segera diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat sehingga dapat mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk menegakkan disiplin memang sebaiknya ada sanksi. Apa itu denda maupun administrasi,” kata Khofifah.

Khofifah mengakui peningkatan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan sejalan dengan upaya menggerakkan kembali roda perekonomian di masa pandemi Corona ini.

“Dalam hal ini setiap kepala daerah harus melakukan evaluasi secara berkala,” ujar Khofifah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RRI/Rini Hairani)

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa Jabar telah menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 27 Juli 2020 mendatang akan mengenakan denda sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 bagi warga yang tidak mengenakan masker di ruang publik, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu.

“Tadi saya sampaikan tentang sanksi sosial yang dilakukan dan kita diapresiasi Presiden karena duluan berinisiatif mewacanakan sanksi. Saat ini sedang disiapkan Instruksi Presiden sebagai penguatan dasar hukum untuk sanksi,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00