Tim Pemburu Korupsi Dinilai KPK Belum Perlu

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi terkait adanya wacana pembentukan Tim Pemburu Koruptor (TPK).  Pemerintah sebelumnya pernah membentuk TPK, namun KPK menilai untuk saat ini pembentukan TPK dinilai belum terlalu dibutuhkan.

“Rasanya perlu dipertimbangkan lagi dengan matang, kondisi negeri yang seperti saat sekarang ini, menjadi kontraproduktif untuk melahirkan lagi tim-tim baru,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Jakarta, Selasa (14/7/2020). 

Menurut Nawawi, peningkatan koordinasi dan supervisi antara aparat penegak hukum dinilai lebih tepat, daripada harus kembali mengaktifkan TPK.

Nawawi mengatakan, perlu ada upaya baru untuk mencegah tersangka korupsi menjadi buronan. Menurutnya, KPK telah memulai upaya untuk menutup kesempatan para tersangka kasus korupsi dapat melarikan diri.

“Seseorang yang sudah hampir dapat dipastikan akan ditetapkan sebagai tersangka, ruang geraknya akan terus dimonitor sampai tiba saatnya dilakukan tindakan penahanan,” jelasnya. 

Sebelumnya, pemerintah berencana menghidupkan lagi tim pemburu koruptor (TPK). Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD kemarin. 

Mahfud menjelaskan, sejatinya tim itu sudah lama ada. Pembentukannya diatur oleh Instruksi Presiden (Inpres).

TPK memang pernah ada. Pada awal masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004, tim itu bergerak di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Salah satu landasan pembentukan tim tersebut adalah Keputusan Menko Polhukam Nomor Kep 54/Menko/Polhukam/12/2004. Kemudian, diperpanjang lewat keputusan bernomor Kep-05/Menko/Polhukam/01/2009.

Mahfud menyampaikan, instansinya sudah memiliki instrumen untuk mengaktifkan TPK. Serupa dengan sebelumnya, dia berniat menggerakkan TPK di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00