Berantas Mafia Penempatan PMI, BP2MI Bentuk Satgas

KBRN, Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berencana untuk membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI Nonprosedural, demi membuat PMI terbebas dari praktik mafia penyalur.

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, satgas tersebut bakalan dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2020, tepat pada perayaan kemerdekaan RI ke-75 nanti.

"Jika tidak ada halangan, 17 Agustus kita akan bentuk satgas," ungkapnya dalam diskusi Empat Pilar MPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, (10/7/2020).

Bukan hanya dengan membentuk satgas, lanjut Benny, demi memberangus praktik haram itu, pihaknya juga telah membangun komunikasi dengan beberapa pihak. Diantaranya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Polri dan TNI.

"Kita juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa ormas keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah, PGI dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) untuk memerangi kejahatan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri," tambahnya.

Perlu diketahui, hadir dalam diskusi Empat Pilar MPR itu Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. Kepada Jazilul, Benny pun meminta dukungan untuk turut serta membantu kerja BP2MI dalam memberantas praktik sindikasi penyalur PMI ilegal.

"Ini tugas berat, BP2MI tidak bisa sendirian. Yang pasti, 'Bendera Merah Putih' tidak boleh berkibar lebih rendah di bawah posisi bendera-bendera perusahaan yang selama ini mengambil keutungan secara ilegal," tegas Benny.

Bahkan, untuk memberantas mafia itu, Benny mengaku yakin bahwa Komisi IX DPR RI sebagai mitra BP2MI juga tak akan tinggal diam. Komisi yang membidangi ketenagakerjaan itu diyakininya bakalan memberikan dukungan dengan menyetujui alokasi anggaran bagi mereka.

Selanjutnya :

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00