Jokowi Tebar Ancaman Reshuffle, Mardani: Omong Doang

Politisi Partai keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, dalam diskusi daring hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020 (Dok. Istimewa)

KBRN, Jakarta: Adanya pernyataan kejengkelan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ancaman reshuffle para Menteri dan melakukan perampingan Kementerian dan Lembaga sempat menyita perhatian publik.

Bahkan hal itu akan dilakukan jika memang tidak ada perubahan, reshuffle dimaknai sebagai langkah extraordinary Kepala Negara.

Penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19, dari bantuan sosial sampai pemulihan ekonomi menjadi sorotan Presiden Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa pihaknya menunggu keberanian mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk mengambil langkah tegas reshuffle terhadap sejumlah menteri.

Ia menyebutkan, jika tidak ada kepastian reshuffle dari Presiden dalam satu pekan mendatang, ungkapan kejengkelan tersebut dinilai hanyalah sebuah pernyataan belaka.

"Saya enggak mau su'udzon (akan reshuffle atau gimik), kalau seminggu ini enggak ada kabar, omdo (omong doang)," kata Mardani dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet' di Jakarta, Sabtu (04/07/2020).

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa setidaknya terdapat tiga aspek yang menyebabkan kemarahan Presiden Jokowi kepada para Menterinya, saat memimpin rapat terbatas 18 Juni silam.

Ketiga aspek itu yakni dari sudut aktor, dari sudut sistem, dan aspek ketiga dari sudut kultur.

Untuk aspek aktor, Mardani menjelaskan bahwa penyebab kemarahan Jokowi itu dikarenakan terlalu banyaknya jumlah Kementerian dan Lembaga Negara hingga menimbulkan kesulitan koordinasi antar Kementerian.

Sementara untuk aspek sistem, dia menyebutkan masih banyaknya ketidakselarasan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Dari sudut aktor, wajar juga Pak Jokowi marah, tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah, Pak Jokowi sendiri. Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk, saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34 tapi 20-25 (Kementerian) itu sudah maksimal. Jangankan antar Kementerian, antar Dirjen saja sinergi dan kolaborasinya kadang-kadang susah, Apalagi antar Kementerian," ujarnya.

"Kedua, saya melihat line pemerintah pusat dan daerah. Sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke sana gue ke sono. Pak Jokowi ke mana Gubernur-nya kemana, Kabupaten/Kota-nya kemana, camat ke mana dan desa (kemana)," tambahnya lagi.

Dan untuk aspek ketiga, yang menyebabkan marahnya Presiden Jokowi terhadap para Menterinya itu, diungkapkan Mardani, akibat masih adanya Kementerian yang tidak memanfaatkan penggunaan dana bantuan penanganan Covid-19 dengan baik dan tidak mengutamakan bantuan prioritas.

"Ketiga, ayo anggaran kita itu sedikit, mbok ya yang prioritas saja. UMKM, masyarakat miskin, masyarakat miskin perkotaan," ungkapnya.

"Pak Jokowi marah 18 Juni, 28 Juni dirilis, ini memberi kesempatan kepada Menteri. Dengan dirilis, para menteri tidak bekerja dengan baik," pungkas Mardani.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00