Ahok Calon Menteri BUMN?

Basuki Tjahaja Purnama atau karib disapa Ahok, diisukan bakal menduduki jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Dok. Antara)

KBRN, Jakarta: Pasca ancaman reshuffle dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu (18 Juni), isu liar mengenai siapa yang akan masuk Kabinet Indonesia Maju mulai merebak.

Tapi siapa menyangka, satu nama besar akan menjadi isu liar saat ini. Siapa lagi kalau bukan sosok Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau karib disapa Ahok.

Tidak tanggung-tanggung, nama Ahok muncul sebagai calon Menteri Badan Usaha Milik Negara. Bukan Ahok saja sebenarnya, ada nama lain yang memang menjadi buah bibir, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon Menteri Koperasi dan UKM.

Terakhir adalah nama Soetrisno Bachir, yang isunya digadang sebagai calon Menteri Sosial Republik Indonesia.

Kembali ke sosok Ahok. Mengenai isu dirinya bakal menempati posisi Menteri BUMN, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi mengatakan, jika melihat kinerja Ahok sebagai Komut Pertamina, jelas belum kelihatan.

Memang, Baidowi mengakui, posisi Ahok sebagai Komisaris Utama. Akan tetapi, kata dia, seharusnya harus dapat memberikan dampak atau Ahok Effect selama menjabat. Intinya, Ahok dinilai belum teruji jika langsung naik sebagai Menteri BUMN.

"Contohnya, harga BBM yang tidak turun meskipun harga minyak dunia turun. Walaupun itu otoritas direksi, lalu apa fungsi komisaris di situ dalam rangka pengawasan? Kami belum merasakan Ahok Effect di Pertamina," sebut Baidowi kepada wartawan, Jumat (03/07/2020).

Namun dirinya mengembalikan semua ke Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif mengangkat menteri. Dirinya masih yakin Jokowi memiliki parameter tersendiri yang cukup bisa diandalkan dalam memilih menteri-menterinya.

"Itu hak (prerogatif) Presiden," tutup Baidowi.

Sementara Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Nasional Demokrat, Willy Aditya menilai, sebenarnya bukan kontroversi (pemilihan Ahok) yang harus menjadi sentral bidikan Jokowi jika memang akan melakukan reshuffle. 

Melainkan bagaimana menuntaskan permasalahan yang di depan mata saat ini, yaitu pengentasan wabah Covid-19 dan semua dampak baik sosial, ekonomi, terhadap bangsa, negara, serta masyarakat.

Partai NasDem mengatakan jika memang ada reshuffle, perlu diterapkan syarat sikap kemampuan eksekutor untuk mengisi di pos kementerian.

"Ada sejumlah persoalan ekonomi dan pembangunan yang memerlukan fokus kerja dari kementerian dalam situasi Covid-19 dan sesudahnya," kata Willy kepada wartawan melalui pesan tertulisnya, Jumat (03/07/2020).

Jika ada pergantian menteri, kata dia, selayaknya dua kriteria kepemimpinan dan eksekusi dikedepankan, bukan malah membuat kontroversi. 

"Jangan ditambah hal-hal kontroversial," ujarnya menambahkan.

Buat Willy, pergantian seorang menteri itu harus memunculkan ide dan gagasan baru buat rakyat, bukannya kontroversi. Karena apapun yang menyangkut hal kontroversial, pastinya akan membuang banyak waktu dengan percuma.

"Pergantian menteri hak prerogatif presiden. Kami hanya bisa memberi masukan, sebaiknya menteri baru nanti bukan yang akan memunculkan kontroversi. Sangat disayangkan waktu terbuang menyelesaikan kontroversi. Padahal jelas-jelas kita menghadapi ancaman resesi ekonomi dan situasi politik perdagangan regional yang perlu fokus kerja," tegasnya.

Dia sependapat bahwa masyarakat menunggu aksi nyata pemerintah dalam bekerja. Oleh karena itulah dibutuhkan jajaran menteri yang unggul dalam kepemimpinan serta hebat mengeksekusi kebijakan.

Mengenai beredarnya nama-nama calon menteri ke ranah publik sebelum terjadi reshuffle, menurut Willy hal bagus. Itu agar masyarakat juga dapat memberi penilaian. Tapi rakyat harus paham juga, bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri yang dirasa bisa mendukung kinerja pemerintahannya.

"Masyarakat bisa memberi masukan, tapi tetap presiden yang memutuskan," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00