Dicerca Soal PPDB, Nadiem Akan Koordinasi Tito

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim (Dok Istmw)

KBRN, Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menanggapi adanya kekisruhan dan keluhan para orang tua siswa/siswi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di DKI Jakarta.

"Kami akan melakukan kajian mengenai apakah Permendikbud tak sinkron dengan SK-nya. Berdasarkan hasil itu lalu kami akan ambil langkah-langkah untuk bekerja sama baik dengan kementerian terkait yaitu Mendagri, maupun juga dengan Kepala Dinas di Jakarta untuk diskusi mengenai isu ini," kata Nadiem saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Jakarta (2/7/2020).

Kekisruhan dan keluhan itu yakni meliputi jalur zonasi dengan kriteria usia yang diatur dalam SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020, dianggap bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 tentang Ketentuan PPDB.

"Kami akan melakukan kajian terhadap SK Dinas Pendidikan DKI, dan akan menindaklanjuti hasil kajian itu dengan berkoordinasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Dinas Pendidikan DKI untuk pembahasan lebih lanjut," terang Nadiem.

Mantan CEO ojek online itu berjanji akan mencari solusi terbaik untuk kasus zonasi Jakarta. Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan, Putra Nababan meminta tanggapan dari Mendikbud Nadiem Makarim.

Itu terkait dengan kisruh PPDB tahun 2020. Putra mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X bersama dengan para orang tua murid, menyimpulkan hasil bahwa mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencabut SK 501.

"Hasil kesimpulan Komisi X setelah RDP kemarin dengan orang tua murid, Komisi X mendesak Pemprov DKI melalui Kemendikbud untuk segera mencabut SK nomor 501 tentang Petunjuk Teknis karena tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44," ungkap Putra.

Dia juga mengatakan, dampak itu terjadi dalam kehidupan masyarakat.

"Banyak ibu ibu menangis stres, terutama tak jauh dari kantor Pak Mendikbud kemarin. Kita ingin dengar singkat Peraturan Menteri, dalam kesimpulan Komisi X itu telah dinyatakan diminta untuk dicabut SK-nya," terang dia.

Namun terkait dengan keluhan dan seruan para orang tua dan kesimpulan hasil RDP, meminta SK Pendidikan DKI Jakarta itu untuk dicabut. Sebab, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa pencabutan SK tersebut bukanlah kewenangan dari Kemendikbud.

"Kalau dari sisi legal dan lain-lain, mengenai pencabutan itu ranah dari pada Mendagri. Tetapi, kami akan berdiskusi dengan pihak kementerian tersebut, baik juga kepala dinas untuk menemukan titik solusi," pungkas Nadiem.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00