Rekomendasi Senayan Terkait PPDB Jakarta Disesalkan Guru

ANTARA FOTO/Feny Selly/ Ilustrasi proses belajar mengajar

KBRN, Jakarta: Rekomendasi Komisi X DPR RI untuk membatalkan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta disesalkan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengaku menyampaikan penyesalan itu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI pada hari Selasa, 30 Juni 2020 kemarin. Diungkapkan dia, ada beberapa poin yang mereka sampaikan dalam kesempatan itu.

"Pertama, FSGI kecewa dengan rekomendasi yang diputuskan oleh Komisi X DPR-RI bersama perwakilan orang tua siswa, bahwa mereka merekomendasikan untuk membatalkan Pedoman Juknis PPDB DKI No 501 tahun 2020. Artinya, akan ada PPDB ulang jalur zonasi," katanya dalam keterangan yang diterima RRI.co.id, Rabu (1/7/2020).

Adapun yang menjadi masalah adalah anak yang sudah diterima jalur zonasi harus diapakan. Sebab konsekuensi hukumnya menurut dia adalah mereka yang sudah diterima tersebut juga dibatalkan. 

Jika pembatalan terjadi, maka ke depannya kami khawatir akan ada potensi konflik horizontal antar orang tua yang anaknya diterima via jalur zonasi dengan anaknya yang tidak diterima jalur zonasi," imbuhnya.

Mengacu pada data dari Dinas Pendidikan DKI, bahwa siswa yang telah diterima via jalur zonasi di jenjang SMP negeri sebanyak 31.011 siswa. Sedangkan jenjang SMA Negeri sebanyak 12.684 siswa. 

Ditekankan dia, jika itu dibatalkan, tentu para calon peserta didik tersebut akan semakin cemas dan depresi, sehingga menimbulkan konflik dan diskriminasi yang baru.  

"Dengan tegas, kami memandang rekomendasi Komisi X DPR-RI untuk membatalkan Juknis PPDB DKI No. 501/2020 ini berpotensi akan mempetakonflikkan orang tua, dan justru akan menimbulkan masalah baru lagi," tegasnya.

Adapun catatan kedua, menurut Afdhal, salah seorang Pengurus Serikat Guru (FSGI) Jakarta yang juga turut hadir, FSGI merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan DKI untuk mendata dan memetakan ulang berapa jumlah siswa yang tertolak karena seleksi yang menggunakan kategori usia sebagai acuan utama. 

"Penggunaan seleksi  seperti  ini jelas-jelas bertentangan dengan Permendikbud No. 44 tahun 2019 pasal 25 ayat 1," tekan Afdhal.

Ketiga, Afdhal yang merupakan guru SMA di Jakarta Utara ini melanjutkan, FSGI menyetujui keputusan Dinas Pendidikan DKI untuk memperpanjang masa PPDB zonasi dan membuka jalur zonasi berbasis Bina RW. Karena hal ini sejalan dengan aspirasi FSGI. Sebab para siswa yang tertolak karena usia saat ini mengalami kesedihan yang mendalam. Dengan memperpanjang pendaftaran jalur zonasi akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk diterima. 

Selanjutnya catatan keempat kembali diberikan oleh Satriwan. Dia mengungkapkan, FSGI sangat mengapresiasi keputusan Dinas Pendidikan DKI yang menambahkan kuota 4 orang per kelas atau rombongan belajar melalui jalur zonasi bina RW. Misalnya SMA, per rombelnya semulanya 36 orang menjadi 40 orang. 

Selanjutnya :

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00