Wacana Reshuffle, Tito: Saya Fokus Pelaksanaan Pilkada

Mendagri Tito Karnavian.(Dok.ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp)

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo telah menyebut rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju saat sidang paripurna kabinet, Kamis (18/6/2020) lalu, Sedangkan, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, rencana reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, dan ia hanya ingin fokus dengan pelaksanaan Pilkada 2020. 

"Saya sangat percaya bahwa semua jabatan apa pun juga adalah amanah dari Allah SWT dan atas keputusan prerogatif Presiden. Jadi, kita harus hormati apa pun itu," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Mulai Jengkel, Presiden Jokowi Ancam Reshufle Kabinet

Tapi, ia mengaku bahwa membahas tentang isu reshuffle di masa pandemi seperti ini kurang nyaman.

"Tugas saya saat ini berat, karena harus mengawal Pilkada Serentak 2020 agar bisa berlangsung secara jujur dan adil (Jurdil), serta bebas dari Covid 19," ucap mantan Kapolri ini.

Ia bertekad pelaksanaan Pilkada tidak menjadi media atau klaster penularan Covid-19.

"Sekali lagi, saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT, dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden (Jokowi, red), kita harus hormati, " ujar Tito.

Selain itu, ia juga membantah bahwa lebih memilih mengikuti rapat di DPR ketimbang mengikuti rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Sebab, ada tudingan ia memilih menghadiri rapat di DPR lantaran meminta perlindungan dari DPR supaya tidak diganti.

“Saya sudah meminta izin kepada Bapak Presiden untuk menghadiri rapat pembahasan tentang Perppu karena ini adalah hal yang sangat penting. Perppu ini pembahasan amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020," klaim Tito.

Sementara itu, sebelumnya Komisi II DPR menyayangkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak hadir dua kali dalam rapat tingkat I pengesahan Perppu 2 Tahun 2020. Dalam kesimpulan rapat, Komisi II juga berencana akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Menkumham diberi teguran keras terkait sikapnya tersebut.

Anggota Komisi II DPR Johan Budi mengusulkan agar di dalam surat untuk Presiden Jokowi disampaikan tidak ada reshuffle Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui Presiden, melalui lembaga DPR tentu saja, saya usul, kita juga usul agar pak Mendagri tidak di-reshuffle saya kira. Soalnya saya dengar akan ada reshuffle," kata Johan Budi dalam Rapat Kerja bersama Kemendagri.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00