Soal Putusan PTUN, Menkominfo: Terjadi Kerusakan di Insfratruktur

Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate (Dok Istmw)

KBRN, Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merespon adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memutuskan bahwa Kemkominfo dan Presiden Joko Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019 silam.

Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate mengklaim bahwa pada saat pertengahan tahun 2019, di mana saat itu Menkominfo dijabat oleh Rudiantara, terdapat kerusakan pada infrastruktur jaringan internet di Papua.

"Saya dapat info, saat itu ada masalah di infrastruktur, terjadi kerusakan di infrastrukturnya," kata Jhonny saat melangsungkan wawancara bersama dengan salah satu TV swasta, Rabu (3/6/2020).

Ia juga menjelaskan bahwa pasca terjadinya kerusakan tersebut, pemerintah tidak membahas hal-hal terkait kerusakan dan membawa pembahasan kerusakan jaringan internet di Papua dalam rapat kabinet ataupun rapat internal Kementerian yang dipimpinnya.

"Saya tidak menemukan kebijakan atau keputusan di tingkat kabinet atau Kemkominfo, yang isinya terkait pembatasan internet di Papua dan Papua Barat. Setelah saya cek juga tidak ada rapat itu di Kemkominfo," ungkapnya lagi.

Namun, Johny G Plate yang juga Sekertaris Jendral Partai NasDem ini tidak menafikkan putusan PTUN yang telah mengeluarkan keputusan bahwa pemerintah, dalam hal ini kementerian yang saat ini dipimpinnya, dinilai telah melanggar hukum atas perlambatan jaringan internet di Papua.

Sebelumnya dalam keterangan resmi Menkominfo, Jhonny menyatakan bahwa pihaknya menghargai keputusan pengadilan tersebut, dan akan membahas keputusan PTUN tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Kami menghargai keputusan pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," ujar Johnny.

Berikut ini amar putusan yang dibacakan majelis dalam persidangan, yang rri.co.id himpun.

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat

2. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berupa:

-. tindakan pemerintahan perlambatan akses bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT.

-. tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.

-. tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses secara di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB atau 20.00 WIT

adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya sebesar Rp 457.000

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00