Kepastian Pengelolaan Dana Akibat Penundaan Haji

Ilustrasi Ibadah Haji (Doc Istimewa) .jpg

KBRN, Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar mengatakan seiring pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini, juga membuat pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memisahkan pengelolaan dana haji.

"Sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020, dana setoran pelunasan itu akan dikelola terpisah dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jamaah haji. Paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442 Hijriah/2021 Masehi," kata Nizar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Nizar mengatakan, Kemenag juga membuka pilihan lain bagi jamaah haji yang sudah melunasi dan batal berangkat haji tahun ini. Mereka, para calon jamaah haji dikatakannya dapat menarik dana setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BipiH). Namun, itu dapat diminta kembali adalah dana setoran pelunasan awal, dan bukan dana setoran awal. 

Peraturan itu, kata dia, berlaku saat jamaah juga menarik dana setoran awal, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri berangkat haji tahun depan.

Permohonan pengembalian dana pelunasan itu disampaikan melalui Kantor Kemenag Kabupaten/Kota tempat mendaftar. Kemudian, Kankemenag akan memproses kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Selanjutnya diproses ke BPKH. 

"BPKH yang akan menerbitkan surat perintah membayar kepada Bank Penerima Setoran (BPS) agar mentransfer dana setoran pelunasan itu kepada rekening jamaah haji," ujar dia.

Nizar menyebut BPKH adalah lembaga negara yang berwenang mengelola dana haji sejak 2018. Itu esuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, pada 13 Februari 2018. Dengan begitu, berbagai proses pengembalian dana setoran pelunasan haji dikelola Kemenag, namun untuk pembayaran dilakukan BPKH. 

"Saat itu (Februari 2018) tercatat dana haji mencapai Rp103 triliun dan sejak itu semuanya sudah menjadi wewenang BPKH. Rilis terakhir BPKH menyebut dananya sudah mencapai Rp135 triliun," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00